Home  / 
Upaya Menangkal Radikalisme dan Intoleran di Kampus
Senin, 5 November 2018 | 10:13:49
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah meluncurkan Peraturan Menristekdikti (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Ini disebut sebagai upaya pemerintah menekan paham-paham intoleran dan radikalisme di kampus. Sebab memang belakangan ini paham yang anti Pancasila dan NKRI berkembang di kalangan mahasiswa, bahkan dosen.
Survei Alvara Research Center dengan responden 1.800 mahasiswa di 25 perguruan tinggi mengindikasikan ada sebanyak 19,6 persen mendukung peraturan daerah (Perda) Syari'ah. Lalu 25,3 persen di antaranya setuju dibentuknya negara Islam, dan 16,9 persen mendukung ideologi Islam. Kemudian 29,5 persen tidak mendukung pemimpin Islam dan sekitar 2,5 persen berpotensi radikal.

Menristekdikti Muhammad Nasir menyebut hampir 50 persen atau sekitar 2.250 perguruan tinggi baik PTN maupun PTS dianggap belum memahami empat pilar kebangsaan. Untuk itu, Permenristekdikti 55/2018 yang baru diteken pekan lalu dinilai tidak berlebihan. Jumlah tersebut berdasar pada data Kemenristekdikti tahun 2017, jumlah perguruan tinggi di Indonesia ada sebanyak 4.504 terdiri dari 3.136 PTS dan 122 PTN. 

Permenristekdikti tersebut juga mewajibkan agar semua kampus membentuk Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKMPIB). UKMPIB berada di pengawasan rektor. Hal baru adalah mahasiswa organisasi ekstra boleh bergabung dan menjadi salah satu pengawal ideologi dalam UKMPIB.

Namun, semua organisasi ektra kampus nantinya tidak boleh membawa bendera organisasinya. Mereka harus melebur di UKMPIB tersebut. Dikatakan dengan Permenristek Dikti Nomor 55 Tahun 2018, maka Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus tidak berlaku lagi.

Permenristekdikti ini menjadi polemik, ada yang mendukung, dan sebagian mengkritisinya. Antara lain, disebutkan dapat menimbulkan masalah baru dari simbolisasi politik  yang masuk ke dunia akademik. Kampus bisa terjebak sebagai market atas kepentingan-kepentingan politik dalam proses demokratisasi.

Seharusnya dalam upaya pembinaan ideologi bangsa, kampus harus melakukan peneguhan dan penguatan basis nasionalisme. Bukan dengan cara memasukkan pemaknaan simbolistik lagi atas organ ekstra mahasiswa. Pola pertambahan pemahaman edukasi tentang nasionalisme harus dimasukkan misalnya pada saat mahasiswa mulai memasuki dunia kampus. Mahasiswa harus disuguhi pemahaman edukasi atas sebuah prinsip tentang civil society dan pluralitas. 

Beberapa organisasi mahasiswa menyatakan dukungannya terhadap aturan baru ini. Pelarangan organ ekstra kampus justru pemicu munculnya paham radikalisme. Apalagi nanti kegiatan UKMPIB tetap dalam koordinasi kampus.

Walau tetap diakui tidak semua organisasi ekstra kampus berciri intelektual. Ada kekhwatiran bakal menyusup kepentingan partai politik dan premanisme ke kampus. Rektorat harus tegas, masuknya ekstra kampus, tetap harus dalam semangat akademik.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sekdaprovsu Buka Sosialisasi E-Formasi Pemprovsu, Sistem Transparan Lindungi Pegawai
Timses Jokowi Balas PAN: Narasi Ekonomi Prabowo-Sandi Cuma Jargon
Jaksa Kembalikan Berkas Nur Mahmudi ke Polisi
Kebakaran di Kementerian Pertahanan, 11 Mobil Pemadam Dikerahkan
3 Bulan Ditahan KPK, Idrus Marham Pamer Bikin Buku
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU