Home  / 
Logika Politik Saksi Parpol
Jumat, 19 Oktober 2018 | 11:22:58
Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zainudin Amali memantik pro kontra. Dia mengusulkan dana saksi Pemilu 2019 tidak lagi ditanggung partai politik. Menurutnya, dana itu sebaiknya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Alasannya, tidak semua partai politik peserta Pemilu punya kemampuan pendanaan untuk membiayai saksi. Sebenarnya ini bukanlah usulan baru. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tahun lalu menyatakan sedang memertimbangkan soal honor bagi saksi Pemilu.

Usulan ini sebenarnya agak aneh dan mengabaikan logika politik. Sebab saat pembahasan RUU Pemilu, DPR dan pemerintah telah sepakat ongkos saksi di TPS merupakan tanggung jawab masing-masing partai politik. Ini menunjukkan rendahnya kualitas anggota dewan, yang dengan mudah hendak mengubah apa yang diputuskannya sebelumnya.

Jumlah TPS di dalam negeri pada Pemilu 2019 nanti adalah 805.075 Kalau di setiap TPS, partai peserta pemilu harus menempatkan satu orang saksi, maka biayanya per partai sebesar Rp.241.522.500.000, dengan asumsi Rp 300.000 per saksi. Kalau pembiayaannya ditanggung negara, maka untuk membiayai saksi bagi 14 partai peserta pemilu, pemerintah harus menyediakan dana sekitar Rp 3,3 triliun. Belum lagi untuk saksi TPS di luar negeri.

Tentu Rp3,3 triliun bukan uang yang sedikit. Sebab sudah ada sebelumnya dialokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Belum dana yang sudah dialokasikan pemerintah dari APBN sebagai bantuan keuangan partai politik, yang acuannya perolehan suara pemilu lalu.

Merujuk PP Nomor 1 Tahun 2018 tersebut, bantuan anggaran negara untuk parpol diberikan bagi parpol yang memiliki suara untuk pemilu DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk tingkat pusat per suara dibantu Rp 1.000, provinsi Rp 1.200, dan kabupaten/kota Rp 1.500. Untuk suara DPR RI misalnya, PDI Perjuangan memeroleh suara 23.681.471, Partai Golkar 18.432.312 suara, dan Partai Gerindra, 14.760.371 suara. Jika dikalikan Rp 1.000, sebenarnya sudah signifikan sebagai subsidi negara ke partai.

Jika akhirnya saksi parpol di TPS dibiayai negara, sebenarnya mencerminkan ketidakmandirian parpol. Harusnya partai memiliki sumber dana sendiri membiayai aktivitasnya.  Sumber keuangan partai politik  sesuai ketentuan ada tiga. Pertama bantuan negara, iuran anggota, dan sumber lain yang sah yang sesuai dengan hukum. Jadi, selain dari negara, masih ada dua sumber lainnya.

Partai harus segera berbenah, agar sehat dan mandiri. Kaderisasi harus berjalan normal dan bukan karena iming-iming. Perekrutan jangan hanya menjelang pemilu saja, saat dibutuhkan. Jadi anggota harus membayar iuran sebagai bentuk loyalitas ke partai.

Sebaiknya parpol memanfaatkan anggotanya menjadi saksi di TPS. Sebab jika verifikasi keanggotaan parpol selama ini dilakukan dengan benar, maka harusnya setiap partai memiliki kader ribuan bahkan belasan ribu di setiap provinsi. Jika tetap dipaksakan saksi dibiayai negara, dikhawatirkan antipati terhadap parpol makin membesar. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Paripurna RPJMD Hanya Dihadiri 10 Anggota Dewan
Wali Kota Medan dan Kapoldasu Raih Gelar Magister Hukum di Medan
Anggota DPRD Medan Nilai, Pemko Masih Tebang Pilih Tertibkan Reklame
Melindungi Anak-anak Dari Bahaya Rokok
Bupati Indramayu Tepis Isu Mundur karena Masalah di KPK
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU