Home  / 
Kenaikan UMP 2019 Masih Pro Kontra
Kamis, 18 Oktober 2018 | 11:11:59
Pemerintah telah memutuskan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03 persen. Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018, menyebutkan kenaikan tersebut berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Data yang digunakan dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018, inflasi nasional sebesar 2,88 persen. Lalu, pertumbuhan ekonomi nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,15 persen. 

Bagi provinsi yang UMP masih di bawah kebutuhan hidup layak (KHL), tahun depan harus setara dengan KHL. Delapan provinsi yang UMP masih di bawah KHL yakni Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Dalam formula yang lama, penghitungan upah minimum mengacu pada angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang ditentukan Dewan Pengupahan berdasarkan survei harga kebutuhan pokok. Dewan Pengupahan terdiri atas wakil pengusaha, buruh, pemerintah dan akademisi. Kini formula baru yang sudah berlaku tiga tahun terakhir berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Telah diatur juga sanksi yang akan dikenakan kepada para kepala daerah yang tidak menetapkan kenaikan UMP-nya sesuai yang ditetapkan pemerintah. Pertama, dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri. Kedua, dalam hal teguran tertulis telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan. 

Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, maka diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Tentu saja ini merupakan hal yang berbeda dari sebelumnya, sudah ada sanksi yang tegas. Diharapkan ini akan membuat semua daerah serentak menetapkan UMP.

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya,  kenaikan UMP/UMK 2019 telah memicu pro dan kontra. Padahal baru akan diumumkan serentak oleh masing-masing gubernur pada 1 November mendatang. Tak hanya dari pekerja, pro-kontra juga datang dari pengusaha.

Wajar jika kenaikan UMP/UMK rawan memantik polemik. Di satu sisi, para pekerja menghendaki upah minimum naik setinggi-tingginya. Di sisi lain, para pengusaha menginginkan kenaikan upah yang serendah-rendahnya.

Meski tidak bisa memuaskan semua pihak, kenaikan UMP 2019 patut disyukuri. Jika ada yang menginginkan cara yang baru dalam menentukannya, sebaiknya disalurkan dengan cara yang elegan, sesuai mekanisme yang ada. Sebab masih terbuka menggugatnya. Hanya gugatan tidak menghentikan kewajiban menaikkan UMP. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Paripurna RPJMD Hanya Dihadiri 10 Anggota Dewan
Wali Kota Medan dan Kapoldasu Raih Gelar Magister Hukum di Medan
Anggota DPRD Medan Nilai, Pemko Masih Tebang Pilih Tertibkan Reklame
Melindungi Anak-anak Dari Bahaya Rokok
Bupati Indramayu Tepis Isu Mundur karena Masalah di KPK
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU