Home  / 
Penertiban Daerah Aliran Sungai
Senin, 15 Oktober 2018 | 13:47:50
Belakangan ini, banjir seolah betah menjadi tamu tak diundang di Medan. Hujan beberapa jam saja, sejumlah kawasan sudah terendam. Apalagi jika berhari-hari, sebagian warga terpaksa mengungsi, karena rumahnya dilanda banjir.

Ada beberapa analisis tentang penyebab banjir. Pertama, sungai semakin menyempit, dipenuhi sampah, dan didesak permukiman warga. Kesadaran membuang sampah masih rendah. Fakta di lapangan, masih banyak orang membuang sampah secara langsung ke sungai.

Permukiman di daerah aliran sungai tak terkendali. Minimnya penertiban, seolah menjadi sinyal  melegalkan tindakan membangun rumah di tepi sungai. Akibatnya sungai makin menyempit di beberapa titik. Saat hujan, sungai tak mampu menampung dan mengakibatkan banjir.

Penyebab lainnya, daerah resapan air makin berkurang. Banyak jalur hijau yang seharusnya ditanami pohon, malah diisi bangunan. Meski ada rencana tata ruang, acapkali dilanggar dengan berbagai dalih.

Banjir juga dipicu buruknya drainase di kawasan perkotaan. Selain dipenuhi sampah dan lumpur, sering di atasnya ada bangunan. Memang ada upaya membersihkan, tetapi belum mengimbangi proses penyumbatannya. Alhasil, saat air menggenang di jalan, drainase tak mampu menyerapnya.

Perkembangan terbaru, Pemko Medan menyatakan akan menertibkan bangunan di daerah aliran sungai. Meski bukan hal baru, rencana ini patut diapresiasi, asal dilakukan secara konsisten. Karena seringkali ada rencana penertiban di musim banjir, namun dilupakan seiring berlalunya waktu.

Diharapkan Pemko Medan segera mengambil langkah serius agar musim penghujan tidak lagi menjadi teror. Langkah menertibkan bangunan tak berizin di daerah sungai harus didukung. Meski disadari itu tidaklah memadai, harus dibarengi tindakan komprehensif lainnya.

Pasti ada tantangan dan hambatan, terutama dari warga yang memiliki bangunan di tepi sungai. Disarankan Pemko tidak mengambil langkah eksekusi tanpa terlebih dahulu membangun dialog. Sebaiknya warga diajak bicara dan diberikan solusi.

Tidak harus memberikan kompensasi yang besar. Warga hanya ingin diperlakukan secara manusiawi. Meski secara aturan sudah melanggar, tetap saja persoalan tidak sesederhana mengeksekusi, lalu tak ada lagi masalah. Bisa saja ada masalah baru yang muncul, hanya karena tidak cermat dalam bertindak. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU