Home  / 
Hadiah Bagi Pelapor Korupsi
Kamis, 11 Oktober 2018 | 11:11:04
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap bisa mendapat hadiah hingga Rp 200 juta. PP itu mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan ini menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam PP yang baru diatur soal penghargaan dalam bentuk piagam dan premi sebesar 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. 
Bedanya, dalam PP lama tak diatur soal premi untuk pelapor kasus suap. PP lama juga tak mengatur batas maksimal nilai uang sebagai premi yang diberikan kepada pelapor.

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2018, disebutkan jumlah penghargaan atau hadiah dalam bentuk premi yang diatur dalam pasal 17. Untuk penghargaan bagi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pelapor bisa mendapat premi sebesar 2 permil dari total jumlah kerugian yang bisa dikembalikan kepada negara. Maksimal premi yang diberikan Rp 200 juta. Sementara itu, dalam kasus suap, premi juga bisa diberikan kepada pelapor kasus suap. Besarannya 2 permil dari jumlah suap atau hasil rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Memang peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Jadi pemberian hadiah merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap masyarakat yang berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi.

Presiden Jokowi mengatakan tujuan dikeluarkannya PP tersebut untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Dia ingin masyarakat peduli terhadap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar. Masyarakat secara bersama-sama mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya korupsi.

Berbeda dengan yang diatur dalam PP, Ketua KPK Agus malah mengusulkan hadiah sebanyak 1 persen dari hasil korupsi. Memang besaran 1 persen itu bisa memberatkan keuangan negara. Namun sebenarnya dapat dipotong langsung dari amar putusan pengadilan yang dibebankan pada terdakwa kasus korupsi.

Nilai hadiah yang jauh lebih besar dianggap akan menarik banyak pihak untuk melaporkan kasus-kasus suap atau korupsi. Jadi semakin banyak kasus yang terungkap ke publik. Apalagi, pelaporan tersebut juga membutuhkan keberanian bagi para pelapor, mengingat, untuk mengklaim hadiah pelapor harus membuka identitasnya. 

Untuk itu, selain pemberian hadiah, jaminan perlindungan keamanan sama pentingnya dengan pemberian hadiah. Jangan justru menjadi sebaliknya, orang malah takut melaporkan korupsi, karena nyawa terancam. Sebab tujuan memberi hadiah adalah meningkatkan angka laporan korupsi ke lembaga penegak hukum.

Diharapkan janji hadiah tersebut akan mempersempit ruang gerak koruptor. Sebab akan lebih banyak mata mengawasi. Walau jangan dilupakan, upaya preventif sama pentingnya dengan represif. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Melamar Wanita yang Sama, 2 Pria Berkelahi di Tempat Umum
Suami Palsukan Kematian, Istri dan Anak Bunuh Diri
Demi Sembuhkan Anak, Orangtua Beli Pulau Rp 2,2 Miliar
Lumpuh Setelah Jatuh dari Ranjang Saat Bercinta
Demi Balas Budi, Seorang Pria Bangun Vila Rp7 Miliar Buat Anjingnya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU