Home  / 
Memaksimalkan Penggunaan Dana Desa
Rabu, 10 Oktober 2018 | 14:00:22
Kemarin Harian ini menyiarkan harapan Presiden Jokowi tentang dana desa (DD). Harus benar-benar manfaatnya dirasakan masyarakat dan dapat mengurangi angka kemiskinan di desa. Selain itu, harus dapat mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota dan paling penting membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Pelaksanaan DD sendiri sudah masuk tahun keempat. Besarnya DD tiap tahun terus meningkat dari Rp20,67 triliun tahun 2015 menjadi Rp46,98 triliun tahun 2016 menjadi Rp60 triliun pada tahun 2017. Pada 2018 dan tahun depan akan naik lagi menjadi menjadi Rp73 triliun. 

Berdasarkan laporan, selama 4 tahun dana desa sudah mampu membangun infrastruktur desa yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu 158 Km jalan desa se-Indonesia, dan 1000 Km jembatan desa. Kemudian, ribuan pasar BumDes, sarana air bersih, PAUD, Posyandu, Polindes, MCK dan dana infrastruktur desa lainnya. Walau jujur diakui, masih ada kekurangan di sana-sini.

Kekurangan tersebut bukanlah alasan menghentikan program yang sangat bagus bagi desa ini. Misalnya, masih ada korupsi dalam penggunaan dana desa. Ibarat tikus di lumbung padi, jangan justru dibakar lumbungnya. Tikusnya yang perlu diburu dan ditangkap jangan merusak.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan, sedikitnya ada 154 kasus penyelewengan dana desa sepanjang 2016 hingga Agustus 2017. Total kerugian negara mencapai lebih Rp30 miliar. Dari 139 pelaku penyelewengan dana desa, 107 orang merupakan otak pelaku utama, yakni kepala desa. 30 orang lainnya perangkat desa, serta 2 orang di antaranya istri kepala desa.

Tren perilaku korupsi di desa ini cenderung meningkat. Pada 2015 ada 15 orang kepala desa terseret kasus penyelewengan dana desa, meningkat menjadi 32 orang pada 2016. Lalu hingga Agustus 2017, kepala desa yang jadi aktor utama penyelewengan dana desa mencapai 112 orang.

Adapun modusnya berbagai macam, seperti penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pungutan liar, mark up anggaran, laporan fiktif, pemotongan anggaran, dan suap proyek. Modus penyelewengannya melakukan pembangunan menggunakan dana desa yang menyalahi ketentuan. Selain itu, ditemukan juga sejumlah pekerjaan proyek yang ternyata fiktif.

Kekurangan ini mesti dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana desa. Para koruptornya tentu harus diproses dan diberi hukuman maksimal agar memberi efek jera. Dengan demikian dana desa bisa tepat sasaran dan secara maksimal bermanfaat bagi warga.

Untuk itu, semua pihak harus proaktif mengawal dana desa ini. Media massa sebaiknya digandeng  agar gencar mengedukasi warga dan menjalankan kontrol sosialnya. Jika rakyat sudah cerdas, maka kesempatan pengelola anggaran di desa melakukan penyelewengan makin kecil.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Akademisi dan Politisi Apresisasi Niat Presiden Jokowi Kucurkan Dana Kelurahan
Rutan Labuhandeli Dituding Cemari Lingkungan
Gubsu Edy Rahmayadi Berharap Perbankan Tingkatkan Kredit Pertanian
Menyambut Wisatawan di Danau Toba
Seribuan Jamaah dari Tabagsel Doakan Kapoldasu
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU