Home  / 
Tindakan Tegas Bagi Kandidat yang Usung Isu SARA
Rabu, 26 September 2018 | 10:34:14
Masa kampanye Pemilu 2019 telah dimulai, setelah penetapan kandidat oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). Tak ada lagi pemisahan pemilihan presiden (Pilpres) dengan pemilihan legislatif (Pileg). Wajar tensi politik bakal tinggi, sebab isu lokal dan nasional masuk ke ruang publik secara bersamaan.

Meski selalu didengungkan bukan pertarungan, tetap saja syahwat untuk menang pasti ada. Masing-masing ingin duduk, sebab dalam perjalanan sebagai calon, tidak sedikit pengorbanan. Mulai dari waktu, tenaga, uang, dan perasaan. Itupun belum tentu terpilih, sebagai rakyat masih sangat cair, dan masih minim yang benar-benar ideologis.

Rakyat Indonesia memang sangat beragam, baik dari sisi agama, etnis, ras dan golongan. Hal itu merupakan kekuatan, sekaligus kelemahan. Jika dieksploitasi dan dipolitisir, maka bisa meresahkan, bahkan menghancurkan persatuan kesatuan bangsa. Rakyat yang tak cerdas masih gampang tersulut dan terprovokasi.

Temuan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia),  politisasi SARA sebenarnya hanya terjadi di taraf elite politik. Berdasarkan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) 2015, isu SARA tidak menjadi penting di grassroot. Tetapi hal itu dimanipulasi oleh elite politik untuk kepentingan sesaat.

Pada Pemilu 2018, politik identitas atau isu  SARA jadi faktor tertinggi yang diprediksi akan menghambat. Rendahnya toleransi dipandang terkait dengan isu ini.Survei itu dilakukan terhadap 145 ahli dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, pada April-Juli 2018.

Bawaslu baru saja merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Salah atau yang dipotret dalam IKP adalah kerawanan ujaran kebencian dan SARA di seluruh Indonesia. Berdasarkan IKP 2019, sebanyak 90 daerah atau 17,5 persen dari kabupaten atau kota seluruh Indonesia masuk dalam kategori rawan tinggi isu ujaran kebencian dan SARA di pemilu 2019.

Sisanya 424 daerah atau 82,5 persen kabupaten kota masuk kategori rawan sedang. Pengukuran kerawanan isu ujaran kebencian dan SARA didasarkan pada tiga subdimensi yang dibuat Bawaslu. Ketiganya, yakni relasi kuasa dengan tingkat lokal, kampanye dan partisipasi pemilih.

Bawaslu telah membuat sejumlah rekomendasi agar penggunaan SARA di Pemilu bisa diminimalkan. Diantaranya meminta peserta pemilu melakukan kampanye bersih dengan menghindari politisasi SARA. Kementerian dan lembaga untuk melakukan supervisi terhadap kepala aparat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan demokratis dan berkualitas.

Penggunaan isu SARA harus mendapat perhatian semua pihak. Kandidat dan timnya yang masih memakainya mesti diberi tindakan tegas. Segera proses siapa yang melanggar, sehingga memberi efek jera bagi yang lainnya. Keraguan bertindak justru akan memicu yang lainnya melakukan hal yang sama. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Babinsa Agara Bantu Petani Panen Padi
Tambal Sulam Hotmix Dinas Bina Marga Sumut Resahkan Pengendara di Jalinsum Langkat
Kapolda Sumut Silaturahmi dengan Tuan Guru Babussalam
KPAI Minta Pelaku Kekerasan Seksual 4 Siswi SD di Langkat Ditangkap
Jalan Antar Kecamatan di Karo Rusak Berat dan Butuh Perbaikan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU