Home  / 
Percepatan Reforma Agraria
Jumat, 21 September 2018 | 11:43:26
Presiden Jokowi memastikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai reforma agraria bakal terbit pekan depan. Aturan ini telah dibahas sejak beberapa bulan lalu. Nantinya, akan bermanfaat sebagai landasan hukum atas kebijakan pemberian lahan bekas program transmigrasi beserta sertifikatnya ke masyarakat. 

Perpres ini juga menjadi dasar pemerintah mengambil alih tanah berlatar milik negara, tapi digunakan masyarakat tanpa izin. Kasus ini banyak terjadi di daerah-daerah termasuk Sumatera Utara (Sumut). Tanah perkebunan digarap dengan dalih HGU (hak guna usaha) berakhir, padahal kepemilikan tetap ada di tangan pemerintah.

MPR telah mengamanatkan reformasi agraria sejak tahun 2001. Hal itu tertuang dalam TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Tujuannya disebutkan untuk mengurangi kemiskinan, menata ulang ketimpangan penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Secara garis besar, ada dua persoalan pokok reformasi agraria yang kerap dihadapi pemerintah. Pertama, terjadi ketimpangan penguasaan tanah negara. 
Ketimpangan ini terjadi karena proses historis di masa lalu, saat perusahaan mendapatkan hak pengelolaan lahan dalam skala besar sementara rakyat di kelas bawah makin kehilangan lahan mereka.

Kedua, konflik agraria makin banyak yang muncul, baik akibat persoalan lama, maupun yang baru terjadi. Penyebab terjadinya pertikaian menyangkut tanah, antara lain tumpang tindih kepemilikan termasuk izin yang diberikan secara serampangan. Pemicu lainnya, karena perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah tentang pengakuan hak milik ada.

Presiden Jokowi gencar melakukan sertifikasi lahan. Ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikasi di Indonesia. Namun, per 2015 baru ada 46 juta bidang tanah yang sudah tersertifikasi. Sebelumnya, pemerintah hanya mampu mengeluarkan 500.000-600.000 sertifikat setiap tahunnya. Jika penerbitan sertifikat bisa dipercepat, diyakini mengurangi konflik lahan di Indonesia. 

Pada 2017, pemerintah menerbitkan sekitar 5 juta sertifikat tanah. Tahun ini, jumlahnya ditargetkan mencapai 7 juta sertifikat dan naik menjadi 9 juta sertifikat pada 2019. Namun, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai sertifikasi belum menyentuh hakekat reforma agraria.

Itu sebabnya, Perpres Reforma Agraria akan memuat  mekanisme yang pasti untuk mengurangi konflik lahan tanpa melalui kriminalisasi atau tindakan represif kepada masyarakat. Struktur penguasaan tanah yang timpang akan menjadi lebih berkeadilan, menyejahterakan, dan berbasis kerakyatan. Saat ini tercatat ada 758 konflik agraria sepanjang 2017.

Reforma agararia diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga. Konflik tanah semakin minimal, sebab sudah ada kepastian legalitas lahan. Namun, reforma bukanlah revolusi, semua harus bersabar sebab ada proses panjang yang mesti dilalui. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Melamar Wanita yang Sama, 2 Pria Berkelahi di Tempat Umum
Suami Palsukan Kematian, Istri dan Anak Bunuh Diri
Demi Sembuhkan Anak, Orangtua Beli Pulau Rp 2,2 Miliar
Lumpuh Setelah Jatuh dari Ranjang Saat Bercinta
Demi Balas Budi, Seorang Pria Bangun Vila Rp7 Miliar Buat Anjingnya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU