Home  / 
Memaksa Daerah Membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Selasa, 14 Agustus 2018 | 11:22:59
Mengejutkan pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ternyata, tidak sampai 10 persen dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki rencana detail tata ruang (RDTR). Padahal, RDTR merupakan komponen penting untuk menjalankan program pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

RDTR merupakan rencana yang secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yanag secara detail mengatur tata ruang suatu kawasan.  Ini mengacu ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Ditegaskan setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota harus menetapkan bagian dari wilayahnya yang perlu disusun RDTR-nya. 

Sampai 2018, setidaknya hanya 40 kabupaten/kota yang sudah mempunyai RDTR. Artinya, mayoritas itu tidak senang atau memilih tidak membuat RDTR. Diduga ada unsur kesengajaan, karena membuka peluang, pemberian izin atas kebijakan subjektif pemda. Sebenarnya, tanpa RDTR akan kesulitan dalam menata pembangunan, baik proyek besar dan investasi yang membutuhkan izin lokasi.

Dari total 40 kabupaten/kota yang memiliki RDTR, hanya ada tujuh di antaranya yang sudah dituangkan dalam peta digital. Daerah diduga lebih senang menggunakan diskresi (kebijakan karena tidak ada aturan yang menjadi acuan) saat mengurus lokasi ketika investor datang. Sebab jika  memakai RDTR dan peta digital kan, tidak perlu diskresi.

Dengan diskresi, kinerja pemerintah daerah justru akan tidak efektif karena cenderung menambah pekerjaan dan membuang waktu. Sangat dibutuhkan, keberadaan satu peta yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dan terintegrasi antar kementerian dan lembaga (K/L). Dengan satu peta ini, K/L dan pemerintah daerah manapun bisa mengidentifikasi lokasi. Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara merata dan terdampak langsung ke masyarakat di berbagai daerah.

Diskresi sebenarnya tidak masalah dan dibolehkan dalam sistem administrasi negara. Hanya tujuannya untuk kepentingan umum, dan tak boleh demi kepentingan perorangan atau korporasi saja. Meski dalam praktiknya, dalam konteks RDTR, diskresi banyak diberikan kepada individu atau perusahaan yang memintakan izin.

Penggunaan diskresi ini mesti diawasi para pemangku kepentingan, termasuk inspektorat, DPRD, dan pemerintah atasan. Tujuannya agar jangan ada penyalahgunaan diskresi tersebut. Sebab tindakan diskresi tidak bisa permanen, tak ada pilihan selain mendorong daerah membuat RDTR.

Untuk itu, Pemerintah Pusat harus menggunakan kewenangannya memaksa daerah agar segera membuat RDTR. Sebaiknya dikaitkan dengan pencairan anggaran bagi daerah dari APBN. Biasanya, pemda langsung bereaksi jika ada pinalti terhadap dana yang mereka terima dari pusat.

Kita berharap semua daerah di Indonesia segera memiliki RDTR sebagai pelengkap RTRW. Jika kesulitan membuatnya, Pemerintah Pusat harus membantu dengan menurunkan tim asistensi. Bila perlu libatkan perguruan tinggi setempat, agar membantu percepatan RDTR. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
#2019KitaTetapBersaudara, Pilihan Boleh Beda Persatuan Indonesia yang Paling Utama
Mahir Melukis, Narapidana Bebas dari Penjara
Kakek 83 Tahun Lawan Perampok Bersenjata
Pegawai Supermarket Dipecat Gara-gara Jual 15.000 Apel
Gara-gara Badai Florence, 3,4 Juta Ayam dan 5.500 Babi Mati
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU