Home  / 
Tata Ulang Mobil Dinas Pemprovsu
Kamis, 9 Agustus 2018 | 13:15:18
Penggunaan mobil dinas Pemprovsu (Pemerintah Provinsi Sumut) beberapa hari ini menjadi sorotan publik. Diduga telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian dan pemakaiannya. Harusnya pejabat eselon yang sama mendapat fasilitas yang serupa. Soalnya, ada yang posisinya lebih rendah, malah mendapat mobil dinas yang lebih wah dari pejabat yang eselonnya lebih tinggi. Ada yang mendapat mobil dinas, sementara yang lain tidak. 

Harusnya, ada penjelasan terbuka tentang kriteria siapa yang dapat dan siapa yang tak mendapat. Jadi bukan karena faktor suka tak suka atau kedekatan. Eranya sekarang adalah keterbukaan, dan tak perlu ditutup-tutupi. Ketidakadilan dan tidaktransparan berdampak buruk terhadap kinerja.

Sesama pejabat akan saling cemburu, dan sedikit banyak membuat malas orang yang merasa didiskriminasi. Hal itu pasti memengaruhi capaian kinerja Pemprovsu secara organisasi, sebab capaian kinerja Pemprovsu adalah hasil kerja semua PNS. Bukan hanya satu dua orang saja. Bukan pula hanya yang menerima fasilitas mobil dinas yang wah. Jika ada yang berkinerja buruk karena ketidakadilan, pasti membuat prestasi Pemprovsu menurun. Apalagi saat ini publik sudah mengetahui apa yang terjadi. 

Memang telah ada klarifikasi dari Pemprovsu. Namun, tetap masih ada rasa curiga dari masyarakat. Indikasinya, masih banyak sorotan di media massa, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah angkat bicara, seperti disiarkan harian ini kemarin.

Ini harus dijadikan Pemprovsu sebagai momentum menata ulang penggunaan mobil dinas. Penggunaannya harus kembali ke tujuan mengapa ada mobil dinas. Fungsinya adalah membantu kelancaran tugas operasional Pemprovsu. Mobil dinas tak terkait dengan kelas sosial, jadi tak perlu mewah.

Mobil dinas sifatnya fungsional, yang penting digunakan untuk tugas. Hanya dalam pendistribusian, alangkah bijaknya tetap memerhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas. Sebaiknya yang eselonnya sama, mendapat mobil dinas sejenis.

Pemprovsu perlu transparan siapa saja pemakai mobil dinas, dan mengapa dia dianggap layak. Umumkan secara terbuka, sehingga publik bisa mengawasinya. Nanti, akan ada semacam uji publik, seberapa pantas seorang pejabat menggunakan mobil dinas tertentu.

Pejabat Gubernur sebaiknya membangun sistem yang sehat, adil dan transparan soal mobil dinas. Jadi, tatkala Gubernur definitif dilantik, masalah mobil dinas tak lagi menjadi sorotan. Jika iklim kerja sudah kondusif, maka para pejabat bisa fokus menyelesaikan beban tugasnya. (**)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
102 Ribu Napi Dapat Remisi 17 Agustus, 2.220 Orang Langsung Bebas
Mantan Sekjen PBB Kofi Annan Meninggal Dunia di Usia 80 Tahun
Bertengkar dengan Suami, Ibu di Bolivia Gantung 3 Anaknya
Malaysia Cabut Undang-undang Anti-hoax yang Kontroversial
5 Tahun Beraksi, Anggota Jaringan Selundupkan 500 Ekor Cenderawasih
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU