Home  / 
Kepatuhan Melapor Kekayaan Masih Rendah
Selasa, 7 Agustus 2018 | 12:55:42
Tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara nasional sampai awal Agustus 2018 masih sekitar 52 persen. Artinya, masih ada 48 persen lagi yang belum melapor. Hal  itu potret buram pejabat Indonesia, yang harusnya menjadi teladan dalam menjalankan aturan negara.

LHKPN mulai diberlakukan di Indonesia setelah terbitnya Undang-undang No 28 tahun 1999. Pelaporan harta kekayaan di Indonesia bukanlah hal yang baru. 

Sebelum lahir KPK dan bahkan sebelum KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara)  dibentuk sudah ada kewajiban untuk melaporkan kekayaan bagi pejabat publik.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pejabat negara di level tertentu diwajibkan  menyampaikan Daftar Kekayaan Pejabat (DKP) kepada atasan masing-masing. Sementara itu di era Presiden Soekarno, ada Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, yang mempunyai hak mengadakan penilikan/pemeriksaan harta benda setiap orang dan setiap badan, apabila ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dari hasil korupsi.

LHKPN memiliki peran ganda dari sisi pencegahan dan penindakan. Peran pencegahan LHKPN lahir dari proses pelaporan yang dilakukan pejabat publik. Dengan melaporkan harta kekayaannya maka pejabat publik diharapkan akan merasa dimonitor sehingga akan berpikir beberapa kali apabila akan melakukan kejahatan korupsi. Di sisi lain pelaporan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi kemungkinan kekayaan pejabat negara berasal dari sumber yang tidak sah atau terdapat potensi konflik kepentingan.

Jumlah wajib LHKPN per 3 Agustus 2018 sekitar 320 ribu orang. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan baru sekitar 165 ribu orang sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional adalah sekitar 52 persen. Adapun rinciannya, untuk tingkat eksekutif kepatuhannya 53 persen, yudikatif 41 persen, MPR 50 persen, DPR 12,95 persen, DPD 47,76 persen, DPRD 19,81 persen, dan BUMN/BUMN 67 persen.

KPK mengimbau kepada para pimpinan-pimpinan di BUMN untuk segera memerbaharui aturan-aturan terkait LHKPN tersebut. Sebab ada beberapa BUMN yang masih hanya direksi atau mungkin satu tingkat di bawah direksinya misalnya Kadiv atau GM. Padahal kdi Undang-Undangnya untuk BUMN dan BUMD yang harus lapor adalah komisaris, direksi, dan pejabat struktural lainnya.

Sebenarnya LHKPN ini hanya basa-basi administratif saja. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN memang mewajibkan setiap pejabat melaporkan harta kekayaannya, baik sebelum, selama, maupun sesudah menduduki jabatan tertentu. Meski ada kata "berwajiban" di pasal 5 UU tersebut, namun tidak ada ketentuan lain yang mengatur sanksi bagi yang melanggar.

Dalam pasal 20, disebutkan sanksi hanya berupa sanksi administratif. Itu sebabnya penyampaian LHKPN kerap diabaikan. Ada banyak penyelenggara negara ternyata belum pernah melaporkan kekayaannya. Ini sangat memprihatinkan, betapa kepatuhan terhadap UU masih sangat rendah.

Meski begitu, KPK diharapkan tetap menagih LHKPN ini dari yang wajib. Bila perlu umumkan terbuka siapa yang belum patuh, sebagai pertanggungjawaban ke publik. Sebab LHKPN adalah pertanggungjawaban sekaligus penjelasan tentang kekayaan seorang pejabat dan sumbernya.(**)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pengerjaan Paving Blok di Desa Birubiru Disorot Anggota DPRD Deliserdang
IDI Medan : Waspadai Penyakit Akibat Banjir
Mayat Terapung di Perairan Batubara Diduga Terkait Kasus Pembunuhan di Tanjungmorawa
Jalan Menuju Objek Wisata Pantai Bogakbesar Mirip Kubangan Gajah
Jalan Rusak di Marelan Dikeluhkan Warga
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU