Home  / 
Arogansi Pejabat Daerah
Sabtu, 21 Juli 2018 | 12:21:14
Ternyata tak mudah menjadi seorang pejabat. Setiap ucapan, dan tindak tanduk akan selalu menjadi sorotan. Sebab mereka adalah tokoh publik. Gaji, tunjangan dan fasilitas yang dinikmatinya menggunakan uang rakyat.

Itu sebabnya, seorang pejabat bukan hanya mengandalkan Surat Keputusan (SK) dari atasannya. Jika sebatas itu, bisa saja diperoleh karena koneksi atau faktor kedekatan. Walau tak bisa digeneralisir, masih banyak pejabat memeroleh posisinya karena memang layak.

Ada syarat formal yang mesti dipenuhi menjadi pejabat, sesuai tingkatannya. Misalnya, pangkat, golongan, masa kerja dan pendidikan kedinasan yang pernah diikutinya. Bahkan sekarang sudah sistem lelang dan tim yang menguji kelayakannya.

Bukan hanya syarat formal saja saja yang diperlukan. Itu hanya masuk syarat administrasi. Kecakapan, kecerdasan emosional, sosial dan spritual, digali lagi melalui psikotest dan wawancara. Jadi seharusnya, mereka yang terpilih adalah yang terbaik dan cakap dalam bekerja.

Patut disayangkan seorang Sekretaris Dewan (Sekwan) di Nias Utara, patut diduga dirinya tidak menunjukkan kinerja sebagai pejabat yang cakap dalam tugas. Sekwan bukanlah orang biasa. Mereka pejabat yang bekerja untuk dua lembaga sekaligus, legislatif dan yudikatif.

Sekwan tetap seorang PNS yang harus tunduk pada UU sesuai sumpah jabatannya. Mereka dalam bekerja tak boleh arogan dan melanggar UU. Itu sebabnya motifnya melarang wartawan meliput acara pelantikan Ketua DPRD Nias Utara patut diusut. 

Bukan hanya karena menghalangi wartawan dalam mencari informasi, yang dalam UU Pers merupakan tindak pidana. Tetapi juga ketidakpahamannya atas tata tertib DPRD. Harusnya sebagai Sekwan, dia tahu mana sidang tertutup, dan sidang terbuka.

Pelantikan Ketua DPRD sebenarnya hanya seremonial saja. Tak ada sesuatu yang rahasia dibahas di sana. Bukan kapasitas seorang Sekwan untuk melarang wartawan. Atasannya patut mengusut kasus ini, jika benar ada pelarangan, maka yang bersangkutan mesti dijatuhi sanksi, bahkan memenuhi syarat diproses polisi sebagai pelanggaran UU Pers.

Tindakan tegas diperlukan untuk mengingatkan pejabat di daerah tak boleh arogan. Kita berharap pihak berkompeten, tak mendiamkan kasus ini.(**)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU