Home  / 
OTT KPK Belum Buat Kapok Koruptor
Kamis, 19 Juli 2018 | 11:32:48
Pekan ini seorang bupati di Sumatera Utara terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini menambah daftar panjang kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Mereka menyalahgunakan kekuasaannya untuk memeroleh uang secara tidak sah.

Godaan bagi kepala daerah memang sangat besar. Sebab di tangannya ada sejumlah anggaran yang dipergunakan membiayai proyek. Sejumlah rekanan menginginkannya menjadi miliknya, sehingga persaingan sangat ketat.

Ada kontraktor yang menempuh segala cara asal mendapatkan proyek. Mereka mau berbagi keuntungan ke kepala daerah, dalam bentuk "kewajiban" atau fee sekian persen. Ini sebenarnya bukan hal baru, sudah berlangsung lama, hanya yang terungkap beberapa saja.

Praktik seperti itu bisa berlangsung tentu melibatkan paling sedikit dua pihak. Bukan hanya kontraktor saja yang ingin, tetapi dari pihak kepala daerah juga mau. Meski proyek ditenderkan terbuka, tetap bisa dimainkan dan diatur sedemikian rupa.

Penguasa di daerah berdalih proyek tersebut tidak "gratis". Sebagian pekerjaan tersebut berasal dari pusat. Disebut-sebut, anggaran tersebut bisa turun, jika dilobi. Tentu lobi ada "biayanya", dan kemudian dibebankan ke kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

Harusnya OTT KPK menakutkan bagi kepala daerah. Sebab dalam sejarah OTT, tak ada yang bisa lolos. Bukti sangat kuat dan tak terbantah. Pengintaian sudah dilakukan berbulan-bulan, ada penyadapan yang bisa berbentuk suara dan video. Setelah OTT, tinggal konfirmasi, apakah ini suaramu, pesan singkatmu atau dirimu yang di video.

Lalu kenapa OTT KPK belum membuat kapok koruptor? Teori terjadinya kejahatan bisa menjadi referensi. Kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Tak bisa satu faktor saja yang ada. Niat bisa karena keserakahan dan ingin cepat kaya. Kesempatan ada dikarenakan kelemahan sistem dan celah pengawasan.

Pemberantasan korupsi tak bisa disandarkan pada OTT saja. Memang dengan OTT, pembuktian tak sulit, tapi ternyata belum berhasil membuat efek jera. Langkah OTT, mesti dibarengi perbaikan sistem dari hulu ke hilir, tindakan preventif, dan menjadikan integritas sebagai syarat utama sebagai kepala daerah.

Korupsi proyek di daerah akan selalu terulang jika dari hulunya memang sudah bermasalah. Praktik lobi sejak penyusunan anggaran mesti duluan dibasmi. Tentu KPK tak bisa sendirian melakukannya, semua pihak harus komit melawan mafia proyek.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU