Home  / 
Tren Mengurangi Kewenangan Daerah
Senin, 9 Juli 2018 | 10:43:23
Peristiwa tenggelamnya KMP Sinar Bangun di Danau Toba dan karamnya KM Lestari Maju di Kepulauan Selayar menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Harus diakui ada kelalaian dari instansi pelaksana, dalam menegakkan aturan dan melakukan pengawasan. Jika dibiarkan tanpa ada perbaikan, maka tragedi demi tragedi akan terulang.

Lebih jauh, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengambil alih fungsi pengawasan kapal penyeberangan di daerah ke tingkat pusat. Selama ini, pengawasan tersebut dilakukan di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Ini bakal menambah beban pemerintah pusat di bidang perhubungan.

Sebelumnya, Kemenhub telah mengambil alih pengeloaan terminal tipe A dan jembatan timbang. Keduanya dulu ditangani provinsi. Untuk kasus jembatan timbang memang ada keluhan maraknya Pungli dan pembiaran terhadap truk yang overtonase.

Tindakan pemerintah pusat ini bisa dipahami karena gagalnya daerah dalam menjalankan kewenangan yang dipegangnya. Presiden Jokowi beberapa hari menegaskan pusat dan daerah harus tegak lurus. Kebijakan dan tindakan daerah harus mendukung pemerintah pusat sepenuhnya.

Dalam jangka pendek, demi alasan pembinaan terhadap daerah, ditariknya beberapa kewenangan ke pusat, sangat positif. Namun, jika itu menjadi permanen, maka akan berat bagi pemerintah pusat. PNS pusat di daerah bakal bertambah, padahal hal itu dulu yang menjadi momok di era sebelum otonomi.

Padahal.semangat otonomi daerah (otda) adalah memotong mata rantai birokrasi dan mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya ke kabupaten kota. Lalu provinsi sebagai perwakilan pusat, dilibatkan mengawasi pelaksanaannya.

Titik berat otda ada di kabupaten kota. Memang di awal reformasi, sempat ada ide agar provinsi yang menjadi titik berat. Namun, dalam diskusi panjang, bangsa ini melalui wakilnya di parlemen, sepakat menjadikan kabupaten kota sebagai ujung tombak.

Memang, dalam perjalanan waktu, ada di sana-sini kekurangan otda. Raja-raja kecil bermunculan, dan penyimpangan termasuk korupsi merajalela. Termasuk tidak dilaksanakannya kewenangannya dengan baik, sehingga bisa membahayakan banyak orang, seperti tragedi KM Sinar Bangun.

Lalu apakah itu bisa menjadi pembenaran menarik kewenangan dari daerah secara permanen. Semuanya bergantung juga kepada peningkatan kualitas SDM di daerah serta integritas pimpinan daerahnya dalam mengelola SDM jajarannya. 

Dengan demikian kita berharap, masalah-masalah yang muncul di daerah tanpa dibarengi perbaikan-perbaikan dapat mengikis Otda dengan sendirinya. Di sisi lain pemerintah pusat juga tidak tergesa-gesa mengurangi kewenangan daerah tanpa lebih dulu adanya pembelajaran. Bagaimanapun kelalaian daerah juga tak terlepas dari tanggung jawab pusat.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Seribuan Pekerja dan Buruh Perkebunan Deklarasi Dukung Jokowi-Ma ruf Amin
Pimpin Jubir Timses Prabowo, Dahnil Anzar Mundur dari PNS
Prabowo Disindir Tak Berprestasi, Gerindra Pamer Capaian Pencak Silat
Presiden Jokowi Direncanakan Hadiri Perayaan Natal Nasional 2018 di Medan
Foto "Habib" Sandiaga Editan, Aslinya Wajah Habib Bahar bin Smith
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU