Home  / 
Komitmen Jokowi Memperkuat KPK
Kamis, 7 Juni 2018 | 10:41:40
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih menjadi polemik menjelang disahkan. Salah satu yang menentang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menolak isi undang-undang pemberantasan rasuah masuk ke dalam RKUHP dalam bentuk pidana pokok (core crime).

Ada sepuluh alasan penolakan KPK dalam suratnya yang dikirim ke Presiden Jokowi. Ada beberapa yang patut mendapat perhatian berbagai pihak terkait RKUHP ini. KPK menilainya berpotensi mengabaikan sejumlah aturan seperti Ketetapan MPR tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, Putusan Mahkamah Konstitusi dan melanggar Konvensi PBB tentang pemberantasan korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia. 

Kedua peraturan itu menegaskan Indonesia harus memiliki lembaga khusus anti korupsi yang pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dikhawatirkan KPK bisa dibubarkan atau kewenangannya diambilalih lembaga lain. Apalagi ada 30 negara di dunia memiliki lembaga khusus seperti KPK, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

UU Tipikor mengatur tiga belas jenis tindak pidana korupsi. Mulai dari korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara hingga merintangi proses hukum pelaku korupsi. Tiga belas jenis tindakan itu berdiri sendiri dan tidak bisa dikategorikan dalam core crime (tindak pidana pokok) bila diintegrasikan dalam RKUHP.

Ketua Tim Panja RKUHP dari pemerintah, Enny Nurbaningsih, membantah anggapan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam RKUHP akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Begitu juga dengan pengurangan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tidak ada satupun pasal dalam RKUHP yang mencabut kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam pasal 729 Ketentuan Peralihan RKUHP disebutkan, penanganan tindak pidana khusus tetap dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan oleh UU sektoral. Pasal 729 berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan bab tentang Tindak Pidana Khusus tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam undang-undang masing-masing. Artinya, KPK tidak akan kehilangan kewenangannya dalam menangani kasus korupsi, termasuk menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP.

Jokowi telah berjanji mempertimbangkan masukan KPK. Dirinya sedang mengkaji soal masuknya pasal-pasal korupsi di RKUHP. Hasilnya akan diumumkan kepada publik segera setelah kajian selesai. Pada prinsipnya, fokus utama pemerintah dalam kajian ini adalah memperkuat KPK.

Kita berharap polemik ini segera diakhiri. Apapun hasilnya tak boleh melemahkan perang terhadap korupsi yang ditabuh selama ini. Tugas memberantas korupsi bukan hanya milik KPK, tetapi ada jaksa dan polisi juga. Pemerintah dan masyarakat juga terlibat. Semua harus sinergi, bukan malah tarik menarik, yang malah menguntungkan koruptor.

Korupsi masih merupakan kejahatan luarbiasa yang harus dihadapi dengan cara tak biasa. Jika belum satu persepsi, maka yang rugi adalah diri sendiri. Sebab faktanya, korupsi masih merajalela di negeri ini. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Harga Cabai Melejit di Raya Simalungun, Rp 35 Ribu per Kg
Harga Kebutuhan Pokok Masih Stabil di Medan
Industri Keramik Waspadai Tambahan Impor dari India
Nilai Barang Milik Negara Melesat Jadi Rp5.728 Triliun
Kondisi Makro Ekonomi Terjaga Baik dalam 4 Tahun
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU