Home  / 
Revisi Atau Perppu yang Terbit!
Selasa, 15 Mei 2018 | 11:20:11
Aksi biadab pelaku teror yang meledakkan bom di Surabaya, yang berlanjut hingga kemarin, menghasilkan desakan agar segera dituntaskan revisi UU Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebab revisi UU ini sudah diajukan pemerintah kepada DPR pada Februari 2016 yang lalu. Tapi DPR malah berdalih justru pihak pemerintah penyebab keterlambatan pembahasannya.

Bukan saatnya mencari siapa yang membuat lamban. Situasi negara sudah memaksa perlu UU tersebut direvisi. Sebab sejak 2003, sudah banyak dinamika baru yang harus diakomodir. Terorisme bukan lagi aksi lokal, sudah mengglobal dan terorganisir secara rapi.

Selama ini fokus tindakan hanya pada pelaku, dan jaringan yang membantunya. Bisa yang memasok senjata, bahan peledak, membantu dana atau menyembunyikan keberadaan mereka. Namun, orang-orang yang memprovokasi dengan ceramah membakar, tak tersentuh.

Padahal, ceramah yang mengajak melawan negara tersebutlah yang menjadi inspirasi, dan motivasi melakukan aksi teror. Pelaku dicuci otak, dan dijanjikan sorga bagi diri dan keluarganya, asal mau menjadi 'pengantin' bom bunuh diri. Ajaran seperti itu masih sering terdengar, bahkan di forum resmi yang disiarkan terbuka.

Kasus terorisme di Indonesia sudah memasuki fase baru, yang belum pernah terjadi. Anak-anak bersama ayah ibunya, sama-sama menjadi 'pengantin'. Sungguh keji dan tak berperikemanusian menjadikan anak yang masih polos menjadi korban, meski dengan janji sorga.

Mengapa orang begitu nekat dan berani melakukannya? Tentu sudah di luar rasionalitas. Pemicunya adalah doktrinasi, yang mungkin bertopengkan agama. Karena yang menyampaikan mungkin panutan atau sosok agamawi, banyak yang terpengaruh dan akhirnya bersedia menjadikan anak serta keluarganya melakukan bom bunuh diri.

Isu lain yang mendesak direvisi adalah bagaimana mengakomodasi keterlibatan TNI. Ini bukan soal intervensi kewenangan Polri, tetapi memang terorisme bukan lagi sekadar gangguan keamanan. Target mereka adalah menghancurkan keamanan nasional, yakni makar, untuk mengganti pemerintah yang sah, bahkan dasar negara.

Masih ada argumentasi yang mengharuskan revisi perlu disegerakan. Presiden Jokowi telah mengingatkan, jika revisi tak kunjung selesai, maka Perppu akan diterbitkan. Bisa saja ada yang tak setuju, persoalan sudah mengkhawatirkan, dan apabila dibiarkan, terorisme akan makin menjadi-jadi.

Kita berharap Perppu tak perlu terbit, karena itu tindakan luarbiasa. Untuk itu, DPR harus menjadikan revisi UU sebagai super prioritas. Manfaatkan momentum ini menunjukkan empati ke aspirasi publik yang gelisah dengan ganasnya terorisme. Hentikan perdebatan tak penting karena masalah politik. Revisi atau Perppu terpaksa terbit.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU