Home  / 
Otonomi Daerah yang Bermanfaat Bagi Rakyat
Kamis, 26 April 2018 | 11:14:16
Kemarin diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah (Otda). Ini merupakan momentum yang tepat untuk bersyukur, merenung, dan mengevaluasinya. Sebab sejak Indonesia berdiri hingga awal reformasi, daerah seolah pelengkap saja dalam sistem pemerintahan nasional. Pusat yang mendominasi dan menentukan segala hal bagi daerah.

Sebenarnya keinginan memberi otonomi ke daerah bukanlah hal baru. Sejak Orde Lama dan Orde Baru, sudah ada wacana, konsep, hingga dimuat dalam UU. Namun, hanya sebatas di atas kertas saja, dan tidak benar-benar diimplementasikan. Otda yang sebenarnya dimulai sejak reformasi bergulir, dengan diundangkannya UU No 22 Tahun 1999.

Aturan tentang otonomi daerah terus mengalami perubahan. Semangat awalnya adalah menjadikan kabupaten kota sebagai titik berat pelaksanaan otda. Itu sebabnya, hampir semua perizinan dan pemungutan retribusi/pajak daerah diserahkan ke kabupaten kota. Provinsi praktis hanya menangani beberapa izin saja dan pungutan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor (PKB).

Bersamaan dengan implementasi otda di awal reformasi, bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Tak bisa dipungkiri muncul euforia otonomi. Bupati dan walikota bertindak seperti raja-raja kecil. Mereka kurang menghormati gubernur sebagai atasan, dan sering potong kompas ke pusat.

Kondisi tersebut menjadi dasar memangkas beberapa kewenangan bupati dan wali kota. Beberapa perizinan ditarik ke provinsi, antara lain izin air permukaan, air bawah tanah, tambang, dan kelistrikan. Berbagai perubahan ini membingungkan orang dan perusahaan yang memerlukan izin tersebut. Sebab sebelumnya cukup ke kantor kota atau bupati, kini harus ke provinsi.

Hingga kini tak ada penegasan, apakah titik berat otonomi masih di kabupaten kota atau sudah digeser ke provinsi. Secara de jure mungkin masih di tangan bupati/walikota, namun secara de fakto, sudah di tangan gubernur. Ini menjadi ambigu, sebab otonomi pada hakekatnya adalah mendekatkan pelayanan ke rakyat, dan memotong rantai kendali (span of control) yang panjang. Kini malah harus ke provinsi, sehingga menyulitkan warga yang daerahnya jauh dari ibukota provinsi.

Sebenarnya jarak sudah tidak masalah lagi karena majunya perkembangan teknologi informasi. Perizinan seharusnya sudah bisa daring, jadi tinggal unggah persyaratan dan bisa diproses instansi terkait, tanpa harus datang ke ibukota provinsi secara fisik. Sayangnya pengurusan izin di daerah masih manual, sehingga sering bolak-balik, manakala ada syarat yang dianggap kurang.

Titik berat otonomi di mana pun sebenarnya tidak masalah, asal benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Bukan justru menjadi beban dan membuat bingung, karena aturan berubah-ubah. Memang aturan otda tersebut bukan 'kitab suci', yang tak bisa berubah. Hanya jika perubahan mendadak karena kepentingan sesaat, tanpa kajian mendalam, maka bukan rakyat yang bingung, aparat pemerintah juga akan gamang.

Kita berharap otonomi daerah terus dipertahankan. Pusat harus bersedia membagi kekuasannya ke daerah secara proporsional. Jika ada kekurangan dalam implementasi otda, maka solusinya bukan mengurangi atau menghapusnya, tetapi bagaimana mengefektifkannya agar bermanfaat bagi rakyat. Selamat Hari Otonomi Daerah! (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Melamar Wanita yang Sama, 2 Pria Berkelahi di Tempat Umum
Suami Palsukan Kematian, Istri dan Anak Bunuh Diri
Demi Sembuhkan Anak, Orangtua Beli Pulau Rp 2,2 Miliar
Lumpuh Setelah Jatuh dari Ranjang Saat Bercinta
Demi Balas Budi, Seorang Pria Bangun Vila Rp7 Miliar Buat Anjingnya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU