Home  / 
Sistem Pilkada Terbuka untuk Dievaluasi
Jumat, 13 April 2018 | 10:45:11
Pekan lalu, Ketua DPR Bambang Soesatyo bertemu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dalam perbincangan tersebut, muncul wacana untuk mengevaluasi sistem Pilkada langsung. Muncul gagasan untuk mengembalikan kewenangan memiliki kepala daerah ke DPRD.

Ketua DPR mengakui pihaknya bersama pemerintah tengah memikirkan kemungkinan untuk mengembalikan Pilkada oleh DPRD. Pemikiran itu muncul karena pemerintah dan kalangan DPR melihat banyaknya masalah yang muncul selama proses Pilkada langsung, yang kemudian digelar serentak. Sementara, Mendagri mengatakan, sejatinya masyarakat memang memiliki hak untuk memilih pimpinan daerah hingga Presiden. 

Namun, menurutnya, hak itu tidak sejalan dengan praktik di lapangan bahwa Pilkada langsung sangat menguras biaya negara dan para calon kepala daerah. Biaya politik yang tinggi, disebutnya berdampak pada maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih. Korupsi dilakukan kepala daerah terpilih untuk mengembalikan modal pencalonan dan kampanye yang mencapai puluhan miliar rupiah dan tidak bisa ditutup lewat gaji yang hanya jutaan rupiah per bulan.

Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 yang diikuti 269 daerah menelan anggaran Rp 7 triliun. Lalu, Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah menelan biaya sebesar Rp 5,9 triliun. Sementara, Pilkada serentak tahun ini di 171 telah dianggarkan dana sebesar Rp 18 triliun dan diperkirakan akan membengkak hingga Rp 20 triliun.

Selain menelan anggaran yang besar, potensi terjadinya konflik sosial dalam Pilkada langsung juga sangat tinggi. Paling tidak, ketidakpuasan atas hasil Pilkada langsung melahirkan banyaknya gugatan. Pada Pilkada Serentak 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 147 permohonan gugatan, namun hanya 7 gugatan yang dilanjutkan. 

Lalu, pada Pilkada Serentak 2016, ada 151 sengketa Pilkada, dan lebih dari 90 sengketa Pilkada yang harus diusut MK pada 2017. Tahun ini, MK memperkirakan sekitar 50 persen Pilkada akan berujung pada sengketa. Meski belum tentu benar, gugatan sudah bermunculan masih dalam tahap pencalonan. Ada yang menggugat ke Panwaslu, PTTUN, bahkan kasasi ke MA.

Lalu apakah fakta-fakta ini sudah memadai untuk menyatakan Pilkada langsung harus diubah ke pemilihan oleh DPRD? KPK misalnya menyatakan, opsi Pilkada kembali ke DPR tidak tepat jika dikaitkan dengan banyaknya kasus korupsi kepala daerah hasil pemilihan langsung. Jika biaya kontestasi politik yang tinggi yang jadi masalah, maka tentu hal itu yang harus diselesaikan, bukan justru kembali ke masa lalu yang juga belum tentu lebih baik dan dapat mengurangi korupsi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD adalah diskursus yang sudah tuntas pada 2014. Alasan biaya politik yang mahal pun dinilainya perlu dikaji akar permasalahannya terlebih dahulu. Karena, biaya politik yang tinggi justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal yang sudah dilarang di dalam Undang-Undang Pilkada.

Berwacana tentang sistem Pilkada mana yang terbaik, sebenarnya sah-sah saja, asal didukung argumentasi yang tepat. Tidak sekadar mencari kesalahan sistem yang sekarang, melainkan melakukan pengkajian secara komprehensif. Sebaiknya perdebatan dihentikan, jika mau dievaluasi, jangan terburu-buru. Sebaiknya dilakukan secara hati-hati, dengan melibatkan para pemangku kepentingan. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
DPRDSU Tegaskan Hentikan Pembersihan Lahan PTPN II
Wapres JK: Kerajinan Tangan Harus Bersaing dengan Robot
Peringatan Hari Air Sedunia dan Hari Bumi di Sibolangit Ditandai Tanam Bibit Pohon
Jokowi Bertemu PA 212 Jalin Persatuan
Papua Geram MA Hapus Pajak Air Freeport Rp 3,9 Triliun
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU