Home  / 
Ikhtiar Mengundang Investasi Baru
Kamis, 12 April 2018 | 10:48:09
Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2018 mengenai Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yang mulai berlaku 4 April 2018. Ketentuan yang lama dinilai belum maksimal mendorong investasi di Indonesia. Kalau dulu yang bisa mendapatkan tax holiday ini adalah Wajib Pajak (WP) baru, sekarang diubah jadi penanaman modal baru. 

Jadi, perusahaan lama yang ada ekspansi, bisa mengajukan tax holiday untuk penanaman modal baru. Kebijakan baru ini akan mendorong pengusaha untuk berekspansi dan berinvestasi.  Apalagi jangka waktu tax holiday sekarang, dibagi berdasarkan nilai rencana penanaman modal.

Jangka waktu 5 tahun berlaku bagi nilai rencana penanaman modal Rp 500 miliar- kurang dari Rp 1 triliun, 7 tahun bagi Rp 1 triliun-kurang dari 5 triliun, 10 tahun bagi Rp 5 triliun-kurang dari Rp 15 triliun, 15 tahun bagi Rp 15 triliun-kurang dari Rp 30 triliun, dan 20 tahun untuk nilai investasi minimal Rp 30 triliun. Ini akan memberikan kepastian kepada investor, berapa jangka waktunya tergantung berapa nilai investasinya. Kalau ketentuan lama masih harus tergantung hasil analisis komite.

Cakupan industri dalam ketentuan baru juga lebih luas, dari yang sebelumnya 8 jadi 17 cakupan industri pionir. Industri pionir yang dimaksud adalah industri logam dasar hulu, pemurnian dan/atau pengilangan minyak bumi dengan atau tanpa turunannya. Kemudian, petrokimia berbasis minyak bumi gas alam atau batu bara, kimia dasar anorganik, kimia dasar organik, dan bahan baku farmasi. 

Lalu industri pembuatan semi konduktor dan komponen utama komputer lainnya, pembuatan komponen utama peralatan komunikasi, pembuatan komponen utama alat kesehatan, dan pembuatan komponen utama mesin industri. Kemudian, pembuatan komponen utama mesin, pembuatan komponen robotik, pembuatan komponen utama kapal, dan pembuatan komponen utama pesawat terbang.  Pembuatan komponen utama kereta api, mesin pembangkit tenaga listrik, dan infrastruktur ekonomi.

Industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi salah satu sektor yang tidak mendapatkan fasilitas tax holiday. Alasannya, industri hulu migas sudah mendapatkan insentif dari sisi kegiatan hulunya.  Sejumlah insentif fiskal dari kegiatan hulunya, sudah diterima, baik dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi. Sehingga, industri ini tidak masuk dalam daftar penerima.

Kita mengapresiasi adanya tax holiday yang diharapkan membuka peluang masuknya investasi baru, baik dari investor lama dan baru. Fasilitas tax holiday ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku industri dalam upaya memperkuat struktur dan meningkatkan daya saing manufaktur nasional.  Jadi, dengan meminimalisasi bahan baku impor, sehingga penyerapan kepada bahan baku lokal semakin meningkat.

Tax holiday hanya salah satu ihktiar meningkatkan daya saing, yang akan sia-sia jika tak disertai reformasi di sektor pendukung. Kemudahan mengurus izin, kepastian berusaha dan keamanan tetap menjadi menjadi faktor pertimbangan utama bagi investor. Jika regulasi selalu ganti setiap musim, bisa membuat pengusaha hengkang, meski sebenarnya secara bisnis sangat menjanjikan.

Kerja keras pemerintah untuk meningkatkan investasi di dalam negeri mesti didukung. Jangan hanya pemerintah pusat saja yang serius, daerah pun mesti berbenah. Jangan lagi pengusaha dianggap sebagai 'sapi perahan', yang selalu 'diporoti', dengan modus proposal. Investasi yang ada harus dirawat, agar mendatangkan investasi baru. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
DPRDSU Tegaskan Hentikan Pembersihan Lahan PTPN II
Wapres JK: Kerajinan Tangan Harus Bersaing dengan Robot
Peringatan Hari Air Sedunia dan Hari Bumi di Sibolangit Ditandai Tanam Bibit Pohon
Jokowi Bertemu PA 212 Jalin Persatuan
Papua Geram MA Hapus Pajak Air Freeport Rp 3,9 Triliun
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU