Home  / 
Menjaga Kehormatan Lembaga Peradilan
Selasa, 20 Maret 2018 | 15:03:32
Lembaga peradilan dan dunia hukum kembali tercoreng karena ulah oknum yang seharusnya menjaga kehormatannya. Ini bukan kasus pertama, sebelumnya beberapa hakim bersama perangkat peradilan sudah pernah menjadi 'pasien' KPK dan telah dijatuhi hukuman.

Tampaknya hukuman yang dijatuhkan tak memberi efek jera, dengan berbagai alasan. Pertama, bisa jadi hukuman dan sanksi lainnya masih dianggap ringan. Padahal, sekarang bukan lagi hanya masuk penjara. Sudah ada denda, dan pemiskinan melalui penerapan tindak pidana pencucian uang. Seorang terpidana korupsi bisa jatuh miskin seketika.

Kedua, bukan karena hukuman dianggap rendah. Keserakahan yang menjadi pemicu. Sebab gaji dan tunjangan sebenarnya sudah besar. Namun, godaan untuk kaya dengan cara cepat menjadi dalih melakukan jual beli perkara. Ketiga, masih lemahnya pengawasan. Sebenarnya niat dengan alasan nomor satu dan dua tidak akan bisa terealisasi, jika tak ada kesempatan.

Hakim yang kewenangannya sangat besar dalam memutuskan perkara mesti diawasi ketat. Bila perlu eksaminasi putusan dilakukan secara periodik, untuk menilai kecenderungan terjadinya penyimpangan. ICW menyebutkan sudah lama hakim-hakim tercebur dalam perkara korupsi. Catatan ICW, ada 20 lebih hakim dijerat kasus korupsi. Terakhir hakim Pengadilan Negeri Tangerang Wahyu Widya ditangkap dan ditahan KPK. Ada empat tahapan yang rentan disusupi praktik mafia peradilan. Pertama, tahap pendaftaran perkara.

Di tingkat pengadilan, praktik mafia peradilan mulai terjadi pada tahap awal, yakni pendaftaran perkara di pengadilan.Modusnya dengan permintaan biaya tak resmi dalam proses pendaftaran. Setelah proses pendaftaran perkara, modus berikutnya berupa pengaturan majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Pihak yang beperkara baik secara langsung atau tidak langsung meminta ketua pengadilan untuk menunjuk hakim tertentu yang dianggap mau bekerja sama. Ketiga, tahap pemeriksaan persidangan.

Pada proses persidangan, mafia hukum bekerja dengan merekayasa sebuah persidangan. Keempat, tahap minutasi putusan. Setelah putusan dibacakan bukan berarti praktik mafia hukum selesai.

Dalam proses minutasi, mafia hukum juga bekerja dengan mengubah putusan yang dibacakan hakim dalam persidangan dengan salinan putusan yang diterima. Selain itu tak jarang ditemukan upaya memerlambat pengiriman salinan putusan untuk tujuan tertentu. Hal-hal itu harus menjadi cambuk bagi lembaga peradilan. Tugas membersihkan mafia belum selesai. Hakim dan petugas hukum lainnya mesti tetap diawasi. Kehormatan peradilan menjadi taruhan, jika kasus serupa masih terulang di masa mendatang.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Sumur Minyak Meledak di Aceh Timur, 18 Orang Tewas Puluhan Luka
Hong Kong Siap Lanjutkan Kerjasama Terkait Kasus Century
Hanura: Amien Rais Sudah Rabun Politik
Tobasa Darurat Kejahatan Seksual Anak
PKB Usul Deadline Pendaftaran Capres 2019 Dimajukan 3 Agustus
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU