Home  / 
Polemik Cuti PNS Mendampingi Istri Melahirkan
Jumat, 16 Maret 2018 | 10:39:23
Pemberian cuti melahirkan bagi suami yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) menjadi polemik. Banyak pihak mengkhawatirkannya menjadi dalih meninggalkan tugas, sehingga pelayanan publik bisa terganggu. Sebab, tidak cuti saja, kantor pemerintah sering kosong dan mereka kadang hanya datang pagi dan menghilang menjelang siang atau sore.

Selama ini PNS memiliki hak cuti yang diatur secara khusus dalam ketentuan terpisah. Secara prinsip tidak berbeda jauh dengan karyawan swasta. Bagi yang bekerja di swasta diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Munculnya kebijakan baru ini, pasti akan mendorong munculnya desakan merevisi UU tersebut.

Cuti diatur secara khusus dalam Pasal 310 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Aturan itu menjelaskan tujuh jenis cuti, yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti di luar tanggungan negara. PNS laki-laki yang ingin mendampingi istrinya melahirkan dapat mengajukan cuti karena alasan penting.

Cuti itu bisa diterima jika ada alasan penting, misalnya, istri tersebut butuh pendampingan untuk operasi atau perawatan khusus. Dalam Peraturan BKN Nomor 24/2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa pemberian cuti karena alasan penting terdiri atas 15 poin. Pada poin 3 berbunyi PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.

Lamanya cuti menjadi diskusi hangat, apakah tiga bulan sama dengan perempuan yang cuti melahirkan, atau hanya beberapa hari saja. Adapun lamanya cuti karena alasan penting ternyata ditentukan pejabat yang berwenang memberikan cuti. Satu bulan disebutkan merupakan waktu paling lama. Tidak selalu satu bulan, tetapi bisa kurang, disesuaikan dengan kondisi objektif dan alasan yang akuntabel.

Apalagi dengan perkembangan teknologi kedokteran belakangan ini yang memungkinkan orang yang melahirkan dengan operasi caesar bisa sembuh dalam waktu yang lebih cepat. Jadi cuti sampai satu bulan itu hanya untuk kasus-kasus tertentu saja yang memang betul-betul membutuhkan pendampingan suami. Bisa saja karena bayi atau ibunya memiliki masalah khusus, yang dijelaskan dengan keterangan dokter.

Pemberian cuti diharapkan harus sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Pimpinan, juga harus mempertimbangkan kondisi pekerjaan di kantor pemerintahan. Jangan sampai pelayanan publik terbengkalai, hanya karena PNS cuti karena alasan penting. Sebab warga sudah sangat sensitif dengan pelayanan pemerintah, yang dengan cepat bisa dicurahkan di media sosial.

Pemerintah sebaiknya tidak hanya menjadikan alasan formal dengan adanya surat dari rumah sakit. Sebab mereka memiliki petugas medis yang kompeten melakukan penilaian. Sebaiknya daerah dan pusat membentuk tim dokter, yang tugasnya mengevaluasi apakah seorang pria PNS pantas cuti mendampingi istri atau tidak.

Kebijakan baru ini harus diterapkan secara hati-hati. Benar, tujuannya adalah sebagai keberpihakan pada gender. Hanya sebagai PNS, sejak awal, tugas mereka adalah melayani rakyat dan mendahulukan kepentingan negara, dibanding pribadi. Cuti memang hak, namun harus memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Gubsu: Ulama sebagai Tempat Mengadu
Wakil Dubes AS Bahas Persoalan Perempuan dan Anak, Termasuk Investasi di Sumut
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI di Chicago
KPU RI Tetapkan Komisioner KPU Sumut Periode 2018-2023
JK Pimpin Delegasi Indonesia di Sidang Umum ke-73 PBB
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU