Home  / 
Permanenkan Keterlibatan BNN Kelola Lapas Narkoba
Senin, 12 Maret 2018 | 13:45:17
Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso menyatakan 50 persen narkotika yang beredar di Indonesia dikendalikan dari dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Hal itu terjadi karena penjaga  Lapas mau diajak bersekongkol dengan bandar narkoba. Mereka dinilai terintervensi dengan materi, sebab narkotika merupakan kejahatan luar biasa dan uangnya juga luar biasa.

Respons Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly justru mengejutkan, yang menyebutkan pihaknya sudah meminta BNN untuk membantu membongkar oknum petugas  Lapas yang terlibat peredaran narkoba. Dia malah mempertanyakan orang BNN ada di mana-mana. Kemenkumham mengaku terus melakukan evaluasi dan pengawasan internal terhadap  Lapas. Namun, ada keterbatasan karena tidak mempunyai alat-alat canggih seperti BNN yang bisa mendeteksi ada atau tidaknya narkoba dalam suatu  Lapas.

Kita berharap masalah ini tidak menjadi polemik berkepanjangan. Lebih baik mencari solusi terbaik. Sebab memang benar narkoba adalah kejahatan luar biasa, terorganisir dengan rapi dan melibatkan uang dalam jumlah menggiurkan. Apalagi terbongkarnya penyelundupan dalam jumlah ton, sudah menunjukkan Indonesia berada dalam posisi berbahaya.

Fakta memang menunjukkan banyak  Lapas menjadi 'benteng' yang aman bagi bandar. Hal itu tak terelakkan, sebab banyak kasus narkoba yang diungkap. Bandarnya masuk  Lapas, dan beraktivitas di sana, mencari celah untuk menjalankan bisnisnya. Sipir yang lemah imannya digoda, sehingga menjadi antek-anteknya, memuluskan pengendalian narkoba dari dalam  Lapas.

Saat ini, terdapat 517  Lapas dan rumah tahanan (Rutan) di seluruh Indonesia dengan daya tampung 123.000 narapidana. Pada kenyataannya, jumlah narapidana mencapai 236.000 orang atau hampir dua kali lipat. Di sisi lain, jumlah petugas  Lapas hanya sebanyak 14.600 orang.

Berarti, dengan sistem jaga beregu yang terbagi dalam empat kelompok per hari, maka rasio petugas dan narapidana adalah 1:64. Adapun rasio yang ideal adalah 1:20. Dari kondisi itu, jelas ada persoalan mendasar, yakni kondisi  Rutan dan  Lapas yang over kapasitas. Kondisi itu ditambah jumlah petugas yang tidak memadai, sehingga mempersulit pengawasan dan pembinaan para narapidana.

Di sisi lain, jumlah narapidana kasus narkoba mencapai 86.000 orang atau 32 persen dari total narapidana. Dari jumlah itu, 54.000 atau 62 persen adalah terpidana bandar narkoba. Banyaknya bandar narkoba yang menghuni  Lapas tentu menjadi pemicu pengendalian bisnis barang haram tersebut dari dalam penjara. Mereka makin leluasa, karena minimnya sipir.

Namun kondisi ini tak bisa dibiarkan berlarut. Kemenkumham baru saja melakukan rekrutmen besar-besaran. Hal itu tak cukup, peningkatan integritas sipir sangat mendesak. Gaji besar tak menjadi jaminan, harus ada pembinaan mental secara berkelanjutan, agar tak tergoda imbalan uang dari narkoba.

Keterlibatan BNN dalam pengelolaan  Lapas Narkoba perlu segera diwujudkan secara permanen. Tidak sekadar menempatkan petugas BNN di  Lapas.

Monopoli Kemenkumham dalam mengurus  Lapas perlu dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan pengedar narkoba. Sama seperti kasus terorisme, napi terorisme perlu dibina khusus, bahkan setelah bebas dari  Lapas. (**)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Ratusan Guru Honorer Unjuk Rasa di Kantor Bupati Batubara Tuntut Diangkat Jadi PNS
LSM KLiK : DPRD Tebingtinggi Diminta Panggil Pihak Terkait
Aliansi Mahasiswa Aksi Damai di Polres Asahan Tolak Deklarasi Tagar 2019 Ganti Presiden
10 Tahun Irigasi Gunung Karo Rusak, 600 Ha Persawahan Kekeringan
Januari-September 2018, Penderita HIV di Karo Bertambah 71 Orang
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU