Home  / 
UU MD3 Versus UU Pers
Rabu, 14 Februari 2018 | 13:09:59
Senin (12/2) revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) telah disahkan. Ada beberapa pasal yang dinilai berpotensi membawa Indonesia kembali ke 'masa lalu' (setback). Alasan revisi di awal adalah tentang penambahan jumlah pimpinan DPR dan MPR. Dalam perjalanannya ternyata ada perubahan pasal-pasal lain, dan terkesan tertutup pembahasannya.

Paling tidak ada tiga pasal yang membuat DPR seperti rumah kaca, 'tak tersentuh', anti kritik dan memiliki kekuasaan besar. Pertama, dalam klausul Pasal 73 revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) itu, ditambahkan frase "wajib" bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang. Bahkan dalam ayat 6 pasal tersebut, polisi berhak menyandera pihak yang menolak hadir diperiksa DPR paling lama 30 hari.

Kedua, pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD. Terakhir, tentang pasal 122 huruf k, yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. MKD diberikan kewenangan untuk memanggil dan memeriksa, jika ternyata terbukti menghina DPR atau anggotanya, akan ditempuh langkah selanjutnya.

Secara khusus kita menyoroti pasal 122 huruf k, sebab terminologi 'merendahkan kehormatan DPR' ini sangat rentan digunakan untuk membungkam kritikan.
Pasal ini potensial digunakan untuk menjerat pers. Sebab pers,  vokal dalam menyoroti berbagai hal di parlemen. Ini merupakan amanat pasal 3 UU No 40 Tahun 1999, "Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial."

Lalu, pasal 6 "Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut : d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum." Dalam penjelasan ditegaskan "Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya." Jika DPR tak mau dikritik, maka bertentangan dengan UU Pers yang justru menugaskan wartawan melakukan kritik demi kepentingan umum dan mencegah KKN.

Bill Kovach (2001) pernah mengatakan, "memantau kekuasaan bukan berarti melukai mereka yang sedang di tampuk kekuasaan." Jadi pers mengkritik bukan untuk menyerang pribadi anggota DPR, melainkan demi kepentingan umum, sebab DPR menggunakan anggaran publik. Sebagai pejabat yang menggunakan uang negara, sudah seharusnya diawasi, termasuk oleh pers.

Kita menghargai keinginan DPR untuk membela kehormatannya. Tanpa membuat aturan baru, mereka sudah dipanggil "anggota dewan yang terhormat". Jika merasa terhina, sudah ada diatur dalam KUHP. Jika itu dilakukan pers, maka ada mekanisme hak jawab dan pengaduan ke Dewan Pers. Setelah itu masih bisa diproses hukum, berdasarkan rekomendasi Dewan Pers.

Apalagi pers dalam menyampaikan kritik harus tetap mengacu UU 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Tentu saja tak boleh mencampuradukkan opini dan fakta. Jika pers diam tatkala ada penyimpangan di DPR, itu sama dengan mengkhianati profesinya. Kewajiban wartawan untuk menyampaikan informasi yang benar dan melakukan kontrol sosial demi kepentingan publik.

Menkumham Yasonna Laoly telah mempersilakan para pihak yang tak setuju dengan hasil revisi UU MD3 bisa menempuh jalur hukum. Ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang putusannya bersifat final. Kita berharap dalam waktu sesegera mungkin, ada yang berinisiatif mengujinya di MK, serta apapun putusannya bersifat final dan mengikat.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jadi Korban, Romo Prier Maafkan Pelaku Penyerangan Gereja di Sleman
Sejak Dulu Warga Nias Dukung Figur Pelangi
Polisi Usut Pidana di Kasus Ambruknya Kepala Tiang Tol Becakayu
Belum Teken UU MD3, Jokowi Singgung Penurunan Kualitas Demokrasi
Soal Kekerasan ke Pemuka Agama, Jokowi: Polri Harus Tegas
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU