Home  / 
Penetapan KPU Sumut Masih Bisa Berubah
Selasa, 13 Februari 2018 | 12:01:36
Kemarin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menggelar Rapat Pleno Terbuka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023 di Ballroom Hotel Grand Mercure Maha Cipta Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Pasangan JR Saragih dan Ance dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) oleh KPU karena legalisir Ijazah dianggap tidak sah. Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta dalam suratnya menyatakan tidak pernah melegalisir atau mengesahkan ijazah atau STTB SMA Nomor 1 OC Oh 0373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih.

Pasangan yang ditetapkan adalah Edy Rahmayadi - Musa Rajekshah yang diusung enam parpol yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golkar. Lalu, pasangan Djarot - Sihar didukung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hari ini sesuai jadwal, pada pukul 15.00 WIB, akan dilakukan penarikan nomor urut.

Namun putusan KPU Sumut ini mendapat reaksi dari JR Saragih. Dia mengaku sudah melengkapi seluruh persyaratan yang diminta KPU Sumut. Surat Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta yang dipegang KPU Sumut ditandatangani Sekretarisnya, sedangkan yang ada di tangan JR Saragih, penandatanganannya adalah Kepala Dinas.

Memang agak aneh, sebab JR Saragih sudah dua kali memenangkan Pilkada Simalungun. Muncul pertanyaan, mengapa saat menjadi calon di sana, masalah ijazah tak menjadi persoalan. Itu sebabnya, JR Saragih yang mengusung tagline "Semangat Baru Sumut" ini memilih menggugat penetapan KPU Sumut ke Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bakal calon kepala daerah boleh mengajukan gugatan jika tidak puas dengan keputusan KPU tentang status gugur sebagai calon kepala daerah. Gugatan itu boleh diajukan setelah KPU mengumumkan secara resmi nama-nama calon kepala daerah Pilkada 2018. Gugatannya bisa disampaikan kepada Panwaslu kabupaten/kota atau Bawaslu provinsi setempat, menyesuaikan pencalonan Pilkadanya.

Gugatan tersebut dapat diajukan selang tiga hari usai SK penetapan calon kepala daerah oleh KPU. Nantinya, Bawaslu dan Panwaslu setempat akan melakukan penelitian berkas gugatan dan dilanjutkan dengan proses sidang gugatan (ajudikasi). Hasil putusannya bersifat tetap. Namun bagi penggugat masih ada kesempatan kembali menggugat ke PTUN.

Jadi diharapkan semua pihak bisa menahan diri dan memberi kesempatan bagi JR Saragih menggugat sesuai prosedur. JR menghimbau kepada para pendukungnya untuk tetap tenang.  Dia minta semua kondusif dan menghormati proses hukum. Bagaimanapun penetapan KPU  Sumut masih bisa berubah.

Namun kalaupun Bawaslu mendukung penetapan KPUD, masih ada jalan ke PTUN. Diharapkan kasus ini dijadikan prioritas agar jangan mengganggu tahapan Pilkada. Apalagi masa kampanye segera akan tiba, dan poin krusial adalah pencetakan kertas suara. Sebab menyangkut anggaran untuk mencetaknya.

Langkah JR Saragih menggugat penetapan KPU Sumut sudah tepat. Begitu juga imbauan agar pendukung tetap tenang dan menjaga suasana kondusif, patut diapresiasi. Mari menunggu dengan tenang apa putusan akhir. Meski begitu, aparat keamanan harus tetap waspada dengan segala kemungkinan yang terjadi. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Polres Deliserdang Tangkap Begal Mengaku Polisi
Pengedar Sabu Dibekuk di Pematangsiantar
Polsek Sunggal Tangkap Penjual Togel
Satres Narkoba Polrestabes Medan Ringkus Pria dan Wanita Pemilik Sabu
Seorang Driver Go Car Ditikam Temannya Mobil Korban Dilarikan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU