Home  / 
Komunikasikan Aturan Baru Kartu Kredit
Sabtu, 10 Februari 2018 | 14:47:39
Setelah sempat ditunda, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali akan menerapkan kewajiban pelaporan data kartu kredit (KK) nasabah untuk perputaran tagihan belanja minimal Rp1 miliar per tahun. Data kartu kredit dianggap bukan termasuk klasifikasi rahasia menurut UU perbankan dan perpajakan.  Jadi, untuk mendapatkannya tidak diperlukan izin ataupun aturan khusus.

Kewajiban pelaporan data kartu kredit nasabah oleh perbankan yang akan berlaku untuk tagihan belanja selama periode Januari-Desember 2018 adalah minimal Rp1 miliar. Dasarnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dan pernah direncanakan sebelumnya.
Menurut Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib menyerahkan data kepada Ditjen Pajak. Jenis data ini juga tidak termasuk dalam data atau informasi yang diatur menurut Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan atau UU No 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi UU.  Jadi,  sebenarnya tanpa adanya ambang batas, semua transaksi wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.
Kita memahami, data transaksi di kartu kredit akan menjadi salah satu data untuk profiling penghasilan wajib pajak melalui pendekatan konsumsi. Hasil profiling dapat menjadi salah satu sarana meningkatkan basis pajak dan kepatuhan pajak melalui analisis yang memadai. Hanya, penetapan ambang batas tidak didasarkan pada jumlah tagihan dalam setahun yang dapat fluktuatif masih menuai perdebatan.

Ada usulan agar ditetapkan pada limit tertentu pada kartu kredit. Misalnya, seluruh kartu kredit dengan limit Rp100 juta ke atas wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak. Batas yang terlalu tinggi justru dikhawatirkan tidak optimal bagi tujuan intensifikasi dan ekstensifikasi. Ambang batas Rp100 juta cukup moderat dan fokus menyasar ke kelompok berpenghasilan menengah atas.

Kebijakan pemerintah mendapat reaksi dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. Mereka menilai, kebijakan Direktorat Jenderal Pajak mengintip data kartu kredit dapat menimbulkan kekhawatiran bagi pengguna kartu kredit. Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran bagi nasabah yang berencana membuka kartu kredit.
Berdasarkan data, saat ini penggunaan kartu kredit setiap tahun meningkat. Ini juga terjadi seiring upaya digalakkannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Per 2017, total jumlah kartu kredit yang beredar mencapai 17 juta kartu. Jika dipaksakan membuka transaksi kartu kredit, maka diprediksi penggunaan tunai akan kembali melonjak.

Pemerintah diharapkan mengomunikasikan mengenai teknis aturan tersebut secara menyeluruh. Dengan demikian tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi di masyarakat. Jadi, pengguna kartu kredit dan calon pengguna tidak lagi khawatir akan direpotkan, bahkan berdampak hukum di masa depan.

Sebaiknya dilakukan bertahap, dengan menyasar kelompok atas terlebih dahulu, baru kalangan menengah. Sinkronisasinya dengan data perpajakan memang penting, namun jika dilakukan secara agresif, akan menimbulkan resistensi. Bisa saja orang akan ramai-ramai meninggalkan penggunaan kartu kredit. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pansus: Insyaallah RUU Antiterorisme Selesai Rabu 23 Mei
Diserang Warga, Jemaah Ahmadiyah Lari ke Hutan
Indonesia Raya Berkumandang di Kebaktian GKI Diponegoro
Rektor Runtung Sitepu: Kasus Dosen Himma Pukulan Bagi USU
Survei Indo Barometer: Soeharto Presiden Paling Berhasil
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU