Home  / 
Impor Beras Masih Jadi Polemik
Kamis, 18 Januari 2018 | 10:40:45
Rencana impor beras di awal 2018 kembali menjadi sorotan. Agak mendadak memang, sebab sebelumnya kukuh disampaikan ke publik, kalau produk dalam negeri masih memadai. Apalagi Indonesia adalah negara agraris, yang tanahnya luas dan subur untuk berbagai tanaman termasuk padi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperlihatkan Kementan, luas tanam padi selama 2017 sebesar 16,4 juta hektare. Sementara, produksi padi pada Januari 2018, diprediksi mencapai 4,5 juta ton gabah kering giling (GKG). Sedangkan, ketersediaan beras mencapai 2,8 juta ton dengan konsumsi beras 2,5 ton, sehingga ketersediaan beras surplus sebesar 329, 3 ribu ton.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga beras medium pada Juli 2017 berada di level Rp 10.574 per kilogram dan meningkat menjadi Rp 10.794 per kilogram pada November di tahun yang sama. Pada Januari 2018, angka ini merangkak naik menjadi Rp 11.041 per kilogram. Kenaikan ini mengkhawatirkan, sebab bisa naik terus jika tak ada antisipasi.

Dari sinilah muncul alasan untuk impor. Padahal sejak tahun lalu dilakukan operasi pasar. Bukannya turun, malah harga terus menanjak. Sebenarnya belum ada penjelasan, apakah benar karena tinggi permintaan, atau justru karena ulah spekulan.

Ombudsman Republik Indonesia menemukan pasokan beras nasional pas-pasan dan tidak merata. Hal ini yang memicu kenaikan harga beras, terutama jenis medium. Pemerintah didesak mengakui hal ini dan tidak terus menerus membuat opini bahwa pasokan beras tengah surplus.

Ada 6 provinsi yang pasokan berasnya menurun dan mengalami kenaikan harga di atas harga eceran tetap (HET). Daerah tersebut adalah Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua. Lalu, ada tujuh provinsi yang pasokan berasnya menurun, namun kenaikan harga masih di bawah HET.
Ketujuh provinsi ini yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara 9 provinsi lainnya, pasokan beras lancar namun harga sudah merangkak naik, yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Delapan provinsi lainnya, pasokan beras lancar dan harganya juga relatif stabil, yakni Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.

Institusi yang berkaitan dengan beras perlu segera duduk bersama. Jika ada perbedaan persepsi tentang stok, maka harus diluruskan. Tak perlu malu, kalau memang kurang, tak ada pilihan, untuk jangka pendek, mesti impor. Jangan menjadi polemik berkepanjangan. Jangka menengah dan panjang, lakukan pembenahan pertanaman padi.

Informasi berbeda membingungkan masyarakat. Itu malah menjadi amunisi untuk menyalahkan kebijakan selama ini telah salah. Padahal belum tentu karena program pertanian bermasalah. Kalau ada spekulan, maka perlu segera diungkap dan ditangkap sindikatnya. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kapolsek Siantar Marihat Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas
Masih Banyak Ormas yang Belum Terdaftar di Badan Kesbangpol Simalungun
Pembentukan Pansus Hak Angket Harus Disetujui 2/3 Jumlah Suara Anggota
Tembok Penahan Tanah Berbiaya Rp 2,9 M yang Ambruk di Parbalogan Diaudit BPK
Paslon Jimmy Sihombing Sambangi Warga Desa Belang Malum Dairi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU