Home  / 
Sanksi Bagi (Calon) Pejabat yang Tak Lapor Hartanya
Selasa, 16 Januari 2018 | 10:43:35
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah meminta calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2018 segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke KPK. Untuk itu KPK sudah menyiapkan 20 posko sebagai tempat melaporkan LHKPN. Ada 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang menggelar dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini.

Sebenarnya LHKPN ini hanya basa-basi administratif saja. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN memang mewajibkan setiap pejabat melaporkan harta kekayaannya, baik sebelum, selama, maupun sesudah menduduki jabatan tertentu. Meski ada kata "berwajiban" di pasal 5 UU tersebut, tidak ada ketentuan lain yang mengatur sanksi bagi yang melanggar.

Dalam pasal 20, disebutkan sanksi hanya berupa sanksi administratif. Itu sebabnya penyampaian LHKPN kerap diabaikan. Ada penyelenggara negara yang maju di Pilkada ternyata belum pernah melaporkan kekayaannya. Ini sangat memprihatinkan, betapa kepatuhan terhadap UU masih sangat rendah.

KPK pernah menggagas agar ketentuan sanksi itu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Namun hingga kini baru sebatas wacana belaka. Pembicaraan mengenai LHKPN  selama ini seperti dibatasi pada "kewajiban melaporkan" saja. Belum ada keinginan politik yang kuat agar ada sanksi tegas bagi yang melanggar.

Padahal pasal 5 ayat (2) UU di atas juga menentukan kewajiban penyelengggara negara untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Inilah yang tak pernah dilakukan. KPK sebagai penerima laporan cenderung pasif.

Lembaga antirasuah ini tidak pernah melakukan verifikasi atas laporan tersebut. Apalagi berinisiatif melakukan pemeriksaan seperti yang diatur di pasal 5 ayat (2) di atas. Padahal laporan yang diterima belum tentu benar, atau setidaknya belum merupakan data terbaru.

Harusnya ada penelusuran tentang asal muasal harta kekayaan yang dilaporkan tersebut. Apakah bersumber dari pendapatan yang sah, sebagaimana diklaim si pelapor, atau malah sebaliknya. Hal ini penting untuk meminimalisir kampanye hitam tentang kekayaan seorang calon dalam Pilkada.

Meski belum ada sanksi diatur, harusnya pelaporan kekayaan dimanfaatkan pasangan calon untuk menunjukkan ke khalayak ramai tentang transparansi hartanya. Bagi yang tidak melapor, bisa menjadi indikasi ada yang sengaja ditutup-tutupi. KPU sebaiknya menjadikan hal itu sebagai informasi publik, sehingga rakyat bisa menilai mana calon yang jujur dan sebaliknya.

Ke depan, UU No 28 tersebut perlu direvisi. Selain ada sanksi, KPK mesti ditugasi melakukan klarifikasi, tidak hanya pasif menerima laporan saja. Laporan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat, bisa menjadi alat mengecek pertambahan hartanya logis atau tidak. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU