Home  / 
Hak Pejalan Kaki di Kota Medan
Minggu, 14 Januari 2018 | 12:13:37
Tidak semua warga Kota Medan menggunakan mobil dan sepedamotor untuk mobilitas. Masih banyak yang memilih berjalan kaki di jalur pedestrian. Sebagian bukan tak mampu atau memiliki kendaraan, namun ada yang sengaja berjalan kaki menikmati suasana kota.

Ada yang memang sengaja berolah raga. Apalagi masih ada beberapa taman kota yang disukai pejalan kaki. Ada di di tengah kota dan pinggiran. Untuk menjangkaunya, sebagian memilih berjalan kaki santai dari rumah.

Lihatlah bagaimana turis asing lebih menikmati berjalan kaki di Kota Medan. Dari Istana Maimun, mereka sering jalan kaki ke Jalan Sisingamangaraja. Bukan tak ada uangnya naik motor atau mobil. Mereka hanya ingin lebih mengeksplorasi kota dengan berjalan kaki.

Sayangnya turis dan pejalan kaki, banyak tak nyaman karena buruknya kondisi trotoar. Padahal, keberpihakan kepada hak para pejalan kaki merupakan salah satu indikator keberadaban suatu kota. Sejauh mana hak-hak pejalan kaki diperhatikan, bisa dilihat dari ketersediaan dan kondisi jalur pedestrian serta penegakan aturan pemakaiannya.

Sebagian besar jalan-jalan di Medan tidak memiliki trotoar yang layak, nyaman, dan aman. Sebenarnya, sudah banyak jalan di kota ini yang sudah dibangun trotoar. Namun masih lebih banyak lagi yang belum tersedia. Pejalan kaki 'dipaksa' menghadang bahaya dengan masuk ke badan jalan.
 
Sayangnya, dari  trotoar yang tersedia, sebagian besar beralih fungsi. Ada yang di atasnya dibangun kios atau rumah. Dan dijadikan parkir kendaraan bermotor.
Bahkan, di beberapa trotoar dibangun reklame, sehingga tak bisa dimanfaatkan pejalan kaki.

Saat kemacetan terjadi, sepedamotor sering menggunakan trotoar. Akibatnya pejalan kaki terpaksa menyingkir. Tak jarang ada yang kena senggol dan terjadi kecelakaan. Memang belum ada korban nyawa, tak mustahil bisa terjadi di masa depan.

Pejalan kaki adalah warga kota yang merupakan pembayar pajak. Mereka memiliki hak-hak sama dengan warga lainnya. Pemerintah daerah wajib melindungi hak-hak pejalan kaki. Jika tidak, berarti ada diskriminasi terhadap warganya.

Bukan hanya trotoar saja yang harus dibangun. Jika hanya membangun saja, itu mudah, sepanjang dianggarkan di APBN atau APBD. Tetapi dipastikan bisa dimanfaatkan para pedestrian. Jadi jika ada melakukan alih fungsi trotoar harus ada sanksi tegas. Mari berjalan kaki dengan nyaman di Kota Medan! (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
JK Ingatkan AMKI Soal Potensi Radikalisme di Masjid Kampus
Jokowi akan Tetap ke Afganistan Meski Baru Saja Ada Penyerangan
Periksa Dahnil, Polisi akan Klarifikasi "Mata Elang" di Kasus Novel
Jokowi Jadi Presiden Pertama yang Buka Kongres Mahasiswa Katolik
Tolak Keberatan Pengacara, Hakim Lanjutkan Sidang Jonru
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU