Home  / 
Semangat Penyederhanaan Partai
Jumat, 12 Januari 2018 | 11:41:05
Ada banyak tafsir tentang demokrasi dan implementasinya. Ada yang berpendapat, keinginan seseorang untuk mengekpresikan tak bisa dihalangi. Mereka berpendapat, hak setiap orang mendirikan partai dan ikut Pemilu. Meski perolehan suaranya tak signifikan dan penyebarannya tak merata secara nasional.

Pendapat yang berbeda menyebutkan demokrasi bukan berarti suka-suka. Regulasi tetap diperlukan agar semua teratur dan tertib. Jadi mendirikan partai ada syarat-syaratnya, dan untuk ikut Pemilu pun harus memenuhi ketentuan yang telah diatur. Jadi ada tata cara berdemokrasi yang disepakati bersama dalam konstitusi dan UU.

Polarisasi kedua pendapat tersebut masih berlangsung hingga sekarang, dengan berbagai varian. Indonesia saat ini menganut demokrasi harus diatur sedemikian rupa. Sistem kepartaian dan perpolitikan dirancang agar lebih sederhana. Alatnya, antar lain ada, electoral threshold, parliament threshold dan presidential threshold.

Pihak yang tak setuju, beberapa waktu lalu menggugat ke Mahkamah Konstitusi, secara khusus poin presidential threshold yang mengatur ketentuan 20 persen.  Kemarin, MK menolak gugatan masalah ambang batas mencalonkan presiden dan calon wakil presiden atau yang biasa disebut presidential threshold (Pres-T). MK berpandangan aturan Pres-T tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan MK tersebut tidak bulat. Sebab dua hakim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) yaitu Saldi Isra dan Suhartoyo. Keduannya berpendapat aturan Pres-T bertentangan dengan UUD 145 karena sudah tidak relevan dengan sistem Pemilu serentak. Selain itu, aturan tersebut dinilai memberikan diskriminasi terhadap Parpol baru dengan Parpol lama. Parpol baru tidak diberi hak untuk mengajukan calon.

Namun, MK berpendapat aturan Pres-T diperlukan untuk penyederhanaan partai politik (Parpol). Hal itu sejalan dengan sistem presidential yang dianut bangsa ini. Harus diakui, sistem di Indonesia sering dicibir sinis dengan sebutan sistem presidential rasa parlementer.

Menurut MK, dalam sistem presidensial, jumlah Parpol harus terus berkurang, bukan sebaliknya terus bertambah. Pengurangan itu seharusnya dilakukan MPR saat amandemen UUD 1945. Namun faktanya, beberapa kali amendemen, MPR tidak melakukan hal tersebut. Maka satu cara untuk melakukan penyederhanaan adalah lewat aturan Pres-T.

Sistem multi partai seperti terjadi saat ini hanya dikenal dalam sistem parlementer. Padahal bangsa ini menganut sistem presidensial. Aturan Pres-T tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena Pasal 6 huruf A UUD telah jelas dinyatakan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden diusung oleh parpol atau gabungan parpol.

Putusan MK telah mengakhiri polemik tentang penyederhanaan partai. Bukan bermaksud mengebiri kebebasan berpartai, namun semua ada mekanismenya.
Apalagi proses tersebut tidaklah mendadak, dan dilakukan bertahap setelah beberapa kali Pemilu. Mari mendukung semangat penyederhanaan partai, tanpa mengabaikan fakta adanya aspirasi berbeda, sebagai kewajaran dalam negara demokrasi. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pemerintah Turki Akhiri Keadaan Darurat
Mengenal Deretan Presiden yang Rela Gajinya Dipangkas
Rusia Klaim Ciptakan Teknologi yang Bisa Bikin Tentara Menghilang
Demi Ritual Ilmu Hitam, Tiga Kakak Beradik Mutilasi Ibu Kandung
Trump Sebut Tidak Ada Batasan Waktu untuk Denuklirisasi Korea Utara
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU