Home  / 
Sinergisitas Gakkumdu dan Satgas Politik Uang
Kamis, 11 Januari 2018 | 10:19:36
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan 2018 awal tahun ini mencatat mekanisme demokrasi yang selama ini dipraktikkan para politisi justru telah menghasilkan dua ekses yang merusak demokrasi. Kedua hal tersebut adalah politik uang dan SARA. Hal tersebut merupakan bentuk kejahatan, yang terbukti bukan hanya menodai demokrasi, mengancam Pancasila dan NKRI.

Politik uang disebutkan merusak legitimasi, sedangkan politik SARA merusak kesatuan sosial. Sentimen primordial akan mengoyak anyaman kebangsaan yang telah susah payah dirajut para pendiri bangsa. Politik uang maupun SARA, masih berlangsung hingga kini, dengan berbagai dalih.

Tahun ini ada 171 daerah yang menggelar Pilkada serentak. Kemarin merupakan hari terakhir bagi partai atau gabungan Parpol untuk mendaftarkan jagoannya. Ada kekhawatiran beberapa kandidat menghalalkan politik uang dan menyebar isu SARA. Jika dibiarkan, proses demokrasi bakal ternodai dan yang terpilih kurang legitimasinya.

Politik uang merupakan bentuk pemberian atau janji untuk menyuap seseorang. Apakah tujuannya agar orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya dia menggunakan haknya untuk memilih pihak yang memberikan suap tersebut. Pemberian bisa dilakukan dengan menggunakan uang atau membagikan bahan kebutuhan pokok.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) sebenarnya telah melarang dengan tegas praktik politik uang. Sanksi tegas juga diatur dalam UU itu.

Pasal 187 UU Pilkada dengan tegas menyebutkan sanksi yang harus diterima oleh pemberi dan penerima uang. Di dalam pasal itu disebutkan bahwa pihak pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenai denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi itu juga dikenakan kepada penerima politik uang.

Isu SARA dimunculkan dengan berbagai bentuk. Dua isu yang sering digunakan adalah agama dan etnis. Istilah mayoritas dan minoritas akan menjadi senjata ampuh menjatuhkan kandidat tertentu. Masalah etnis akan dikemas dengan terminologi pribumi-nonpribumi, putra daerah-impor, dan lain-lain.

KPU, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian telah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk mengungkap berbagai kecurangan dalam proses pemilihan, termasuk Pilkada. Namun, keberadaan Sentra Gakkumdu selama ini dirasakan tidak efektif dalam mengungkap kasus pelanggaran pidana Pemilu. Itu sebabnya, muncul gagasan pembentukan Satgas Politik Uang yang dicetuskan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan ternyata didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sinergisitas Gakkumdu dan Satgas Politik Uang diharapkan bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Setiap kandidat dan timnya yang masih curang mesti diberi sanksi tegas. Jangan karena Pilkada, bangsa ini dikoyak isu SARA dan dinodai politik uang. (**)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Walhi Ingin Anak-Anak Masa Depan Masih Bisa Lihat dan Rasakan Hutan Rimba
Wagubsu Nurhajizah Dapat Penghargaan “Tokoh Wanita Sumatera Utara”
Lahir dari Nurani, N4J Himpun Beragam Kalangan Dukung Jokowi
Relawan Luncurkan Aplikasi Jutaan KTP Dukung Jokowi di 2019
MA Hapus Pajak Air Freeport Rp 3,9 Triliun
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU