Home  / 
Melindungi dan Menyejahterakan Petani Lokal
Rabu, 10 Januari 2018 | 12:55:56
Nilai tukar petani (NTP) yang menjadi ukuran kesejahteraan petani, hingga kini masih rendah. Nilai NTP menunjukkan perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran petani. Jika di bawah 100 berarti petani rugi, jika di atas 100 berarti petani untung.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTP September 2017 sebesar 102,22 atau naik 0,61 dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP lebih disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,49 persen sedangkan indeks harga yang dibayar petani (lb) turun 0,12 persen. Ini menunjukkan tingkat penghasilan petani belum signifikan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

Padahal, kontribusi petani terhadap perekonomian nasional sangat besar. Investasi petani ada pada sawah yang memiliki luas 11,4 juta hektare, 3,2 juta hektare lahan jagung, 0,6 juta hektare kedelai, 1,3 juta hektare lahan ubi kayu, dan 2 juta hektare lahan sawit. Masih ada berbagai potensi komoditas pertanian lainnya, termasuk peternakan serta perikanan.

Presiden Jokowi sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pertanian. Anggaran pertanian selalu naik setiap tahun. Anggaran kedaulatan pangan meningkat 53,2 persen dari Rp 63,7 triliun pada 2014 mencapai Rp 103,1 triliun pada APBN 2017. Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum berkorelasi dengan kesejahteraan petani di lapangan.

Data Februari 2017 menunjukkan sekitar 40 juta orang atau 32 persen penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Berpendidikan maksimal SD. Sebagian mereka adalah buruh tani, sebab tidak memiliki lahan garapan. Dengan rata-rata lahan garapan kurang dari 0,5 hektare, pendidikan rendah, dan minim penggunaan teknologi, maka mereka masuk golongan miskin absolut dan nyaris miskin.

Bedakan dengan Amerika Serikat, jumlah petani tak banyak, namun petaninya makmur. Di sana, mereka dilindungi konstitusi bernama Homestead Act 1862, yang khusus ditujukan untuk melindungi dan mengangkat martabat petani. Sejak zaman Presiden Abraham Lincoln, petani telah diberikan lahan seluas 65 hektare per kapling. Mereka juga mendapatkan pendidikan di Land Grant College sebagai petani profesional.

Sayang, di Indonesia keberpihakan negara terhadap petani masih minim. Negara tak mampu memberikan lahan yang luas bagi petani. Bahkan, berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA ) tahun 2015, tercatat, ada sebanyak 472 konflik agraria di seluruh wilayah Indonesia dengan luas lahan konflik sekitar 2.860.977,77 hektare. Untunglah belakangan, Presiden Jokowi mencanangkan redistribusi lahan bagi petani dan sertifikasi tanah.
Pemerintahan Jokowi mencanangkan kebijakan reforma agraria. Ada sekitar 9 juta hektare yang bakal disasar melalui empat skema. Redistribusi lahan telantar, yakni lahan yang habis hak guna lahan sekitar 400.000 hektare, lahan transmigrasi sekitar 600.000 hektare, legalisasi aset atau pemberian sertifikasi sekitar 3,9 juta hektare, dan redistribusi lahan yang berada di sekitar kawasan hutan 4,1 juta hektare.

Upaya menyejahterakan petani lokal mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Selain program kementerian, pengucuran dana desa diharapkan bisa mendongkrak derajat petani. Generasi muda perlu didorong masuk ke sektor ini. Tentu saja dunia pertanian harus dibuat semenarik mungkin agar diminati kaum muda. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pemerintah Turki Akhiri Keadaan Darurat
Mengenal Deretan Presiden yang Rela Gajinya Dipangkas
Rusia Klaim Ciptakan Teknologi yang Bisa Bikin Tentara Menghilang
Demi Ritual Ilmu Hitam, Tiga Kakak Beradik Mutilasi Ibu Kandung
Trump Sebut Tidak Ada Batasan Waktu untuk Denuklirisasi Korea Utara
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU