Home  / 
Mewujudkan Transparansi Korporasi
Senin, 8 Januari 2018 | 13:15:24
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong segera diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "Beneficial Ownership" (BO).  Ini dirancang untuk mengetahui identitas penerima manfaat dari korporasi atau legal arrangement tertentu. Selama ini, perhatian baru tertuju pada legal ownership, sehingga acapkali penerima manfaat sebenarnya tak terlacak.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki aturan soal BO. Namun, selama ini aturan yang berlaku masih di sektor keuangan dan masih tersebar di masing-masing kementerian/lembaga. Namun, dengan lahirnya perpres ini, cakupan dari BO akan lebih luas lagi.

Penerbitan Perpres tersebut, merupakan salah satu langkah untuk memercepat peningkatan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat dari aktivitas perekonomian. Dengan rencana penerbitan Perpres itu, pemerintah akan mengetahui apabila sebuah korporasi atau pemilik korporasi terlibat kejahatan. Transparansi itu akan memudahkan PPATK mendeteksi praktik pencucian uang yang menggunakan sarana korporasi dan legal arrangement.

Perpres Beneficial Ownership sendiri diharapkan dapat berjalan beriringan dengan program Ditjen Pajak terkait keterbukaan informasi dan Automatic Exchange of Information (AEoI). Regulasi tersebut nantinya akan mengatur kewajiban pengungkapan kepemilikan saham atau perusahaan di seluruh industri, tidak hanya di bidang ekstraktif. Dalam mengimplementasikan beneficial ownership di seluruh sektor industri, pemerintah nanti juga akan menggandeng semua pihak seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, KPK, OJK, Bank Indonesia dan pihak lainnya mengingat aturan terkait keterbukaan kepemilikan saham atau penerima manfaat masih tersebar di dalam beberapa kementerian dan lembaga tersebut.

Keterbukaan Beneficial Owners akan membantu Ditjen Pajak melacak data para pemilik atau penerima manfaat sebenarnya dari sebuah transaksi bisnis.  Hal itu merupakan salah satu syarat bagi otoritas pajak untuk mengimplementasikan exchange of information on request.  Hal itu akan memengaruhi status Indonesia di dunia internasional.

Cara penghimpunan data dan informasinya harus dilakukan sendiri oleh korporasi yang bersangkutan. Perpres BO mengamanatkan setiap korporasi harus menunjuk pejabat pengelola informasi beneficial ownership. Dengan demikian,  akan ada pengawasan dari otoritas terkait pelaksanaan Perpres tersebut oleh korporasi.

Informasi pemilik manfaat yang berhasil dihimpun harus disampaikan korporasi yang bersangkutan kepada otoritas yang berwenang. Bagi yang berbentuk PT, yayasan atau perkumpulan, disampaikan kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum untuk selanjutnya dimasukkan di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dari korporasi yang bersangkutan.

SABH yang dikelola Ditjen Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham sebenarnya sudah menyediakan informasi dasar mengenai perusahaan terbatas, yayasan dan perkumpulan. Jadi, informasi mengenai pemegang saham dan pengurus dari suatu perusahaan terbatas, pengawas dan pengurus dari yayasan serta pengelola suatu perkumpulan sebagai suatu badan hukum sudah tersedia di SABH. Jadi jika ada masalah, tinggal memanggil atau memeriksa nama-nama yang ada di sana.

Setelah Perpres ini efektif, maka pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan, Transparansi ini akan memudahkan publik mengetahui siapa yang harus ditagih pertanggungjawabannya manakala ada masalah. Kita berharap keterbukaan bukan lagi hanya bagi pemerintah saja, tetapi berlaku bagi korporasi. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bacaleg DPRD SU Jan Rismen Saragih Suarakan Pemekaran Kabupaten Simalungun
Kapolres Tes Urine Mendadak Personil Satres Narkoba Polres Simalungun
Partai Golkar Simalungun Gelar Rapat Koordinasi Atur Strategi Perolehan Suara di Pileg dan Pilpres 2019
Seratusan Pengemudi Angkutan Online Unjukrasa ke Kantor DPRD P Siantar
Kelompok Tani di Sumut Dapat Bantuan Hibah Sapi dan Kambing
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU