Home  / 
Perang Luar Biasa Terhadap Korupsi
Selasa, 12 Desember 2017 | 10:56:38
Negara sebenarnya tak pernah berhenti melawan para koruptor. Presiden Jokowi mengatakan  Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif mengusut kasus-kasus korupsi. Sejak tahun 2004 sampai sekarang, sudah ada 12 gubernur kena kasus korupsi, dan 64 bupati/wali kota ditangkap. Belum lagi anggota dewan, aparat hukum, pejabat daerah dan aparat lembaga negara.

Pejabat yang ditangkap dari waktu ke waktu menunjukkan korupsi masih tetap ada. Hukuman yang dijatuhkan pengadilan masih belum memberi efek jera. Perbuatan yang sama terus terulang, dengan modus yang makin canggih. Bahkan ada yang tak malu menggunakan istilah-istilah agama untuk menyamarkan korupsinya.

Banyak perizinan yang justru dimanfaatkan sebagai alat pemerasan terhadap dunia usaha dan berujung pada tindakan korupsi. Regulasi yang berfungsi melindungi kepentingan publik justru seperti pisau bermata dua. Setiap izin dan persyaratan mempunyai potensi menjadi objek korupsi. birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, izin, dan syarat. Aturan tidak jelas, menggunakan bahasa abu-abu, dan menjadikan surat klarifikasi sebagai objek transaksi atau korupsi.

Padahal sanksi terhadap koruptor sudah dibuat berlapis. Bukan lagi sekadar hukuman penjara. Pelaku telah ada yang dimiskinkan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), denda besar, dan pencabutan hak politik. Tetap saja muncul pemain baru dengan modus yang lebih mutakhir untuk membobol uang negara.

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Ada dua strategi yang diterapkan,yakni pencegahan dan pemberantasan. Tujuan akhirnya adalah memerbaiki indeks persepsi korupsi, kemudian memerbaiki ranking dari ease of doing business, serta ranking dari tranparansi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya tak sendirian sebagai lembaga antirasuah. Kepolisian dan kejaksaan memiliki wewenang yang kurang lebih sama. Paling perbedaannya soal penyadapan. Polisi dan jaksa bisa menyadap, tetapi masih memerlukan izin pengadilan. Secara substansi, ketiga lembaga negara ini memiliki kemampuan menghabisi koruptor.

Hanya sinergi di antara tiga lembaga penegak hukum ini belum terlihat di lapangan. Secara formal, pimpinannya mungkin terlihat sama-sama, namun  praktiknya masih terkesan ada kompetisi. Harusnya ada koordinasi dan komunikasi secara intens, termasuk membangun strategi bersama untuk memberantas korupsi.

Presiden telah memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi. Langkah penegakan hukum terhadap kasus korupsi menurutnya, merupakan langkah penting bagi pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum, uang negara diselamatkan. Dari korupsi tahun 2016-2017, berdasarkan data, yang diselamatkan uang negara Rp3,55 triliun.

Kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Ternyata korupsi masih tumbuh subur di negeri ini. Kejahatan luarbiasa tak bisa dihadapi dengan cara biasa. Perlu perang yang luarbiasa untuk meminimalkannya dari Indonesia. Ayo lawan korupsi!(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Eramas Gelar Kampanye Dialogis dan Doa Bersama 23 Juni
Seribuan Warga Hadiri Halal Bi Halal Masyarakat Simalungun Bersama Djarot Saiful Hidayat di Perdagangan
FKI 1 Sumut Komit Dukung Paslon Bupati Dairi Nomor Urut 2
Warga Pinggiran Rel Berharap Pada Djoss Ada Pemondokan Layak
BEM se-Jabar Kirim Surat Protes ke Kemendagri Terkait Komjen Iriawan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU