Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Panglima yang Baru Harus Pertahankan Jati Diri TNI
Kamis, 7 Desember 2017 | 10:53:15
Presiden Joko Widodo telah mengusulkan nama KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI ke DPR, Senin (4/12) kemarin. Dalam suratnya bernomor Rs-54/Pres/12/2017, tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai alasan penunjukan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Ini melanjutkan tradisi, panglima dijabat secara bergiliran dari setiap angkatan.

Tradisi ini bukan suatu keharusan. Sebab dalam Pasal 13 ayat 4 UU  34/2004 tentang TNI,  disebutkan, jabatan panglima "dapat" dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Artinya, pengusulan siapa panglima merupakan hak prerogatif presiden, yang tentu saja harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.

Bola kini di tangan DPR, apakah menyetujui atau tidak. Walau Komisi 1 sudah menyetujui, masih harus dibawa hasilnya ke sidang paripurna. Diharapkan bukan sekadar formalitas saja, tetapi keputusan benar-benar diambil setelah menggali latar belakang, rekam jejak dan kompetensinya.

Jika nanti paripurna DPR menyetujui, harus jelas argumentasinya bagi publik mengapa bersikap demikian. Begitu juga, kalau ditolak, rakyat berhak tahu kenapa.
Ini untuk mencegah adanya transaksional dalam proses pengangkatan panglima TNI. Sebab posisi tersebut terlalu strategis untuk dijadikan sebagai tawar menawar. Sebaiknya pertimbangan politis tidak digunakan sebagai dasar setuju atau tak setuju.

Sebab jati diri TNI yang sudah diatur dalam Pasal 2 UU TNI. Disebutkan, jati diri TNI yang pertama adalah tentara rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Kedua, tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan NKRI dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Ketiga, tentara nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. Keempat, tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Jadi, jati diri tersebutlah yang seharusnya menjadi keseharian segenap jajaran TNI, mulai dari panglima hingga prajurit di lapangan. Pasal 5 UU TNI menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Pasal itu dengan tegas mengatur bahwa tugas TNI adalah di bidang pertahanan, itu yang menjadi tugas utama. Setiap upaya menyeret TNI keluar dari tugas tersebut harus ditolak.

Pada masa lalu ada upaya menarik TNI masuk ke politik praktis. TNI dijadikan sebagat alat penguasa melanggengkan kekuasaannya. Harus diakui selama ini reformasi TNI telah berjalan dengan baik. Namun tak boleh lengah, sebab godaan-godaan untuk menggunakan prajurit bersenjata masuk ke ranah politik tetap ada.

Panglima yang berpolitik akan menjauhkan TNI dari rakyat. Jika itu terjadi, itu mengingkari sejarah dan keberadaannya sebagai tentara yang berasal dari rakyat. Panglima yang baru harus memastikan TNI profesional dan merakyat, tak berpolitik, meski sedang memasuki tahun politik. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bupati Samosir Serahkan Alat-alat Kebersihan
Dinas PP dan PA Tapsel Gelar Seminar Etika Perempuan dalam Organisasi
Tim Penilai Kecamatan Terbaik Turun ke Marancar Tapsel
BPJS Ketenagakerjaan Sibolga Keluhkan Pembayaran Iuran Jasa Konstruksi di Tapteng
Sedang Dikerjakan, Aspal Jalan Lahusa-Gomo Sudah Rusak
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU