Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Integrasi Bansos Pusat dan Daerah
Sabtu, 2 Desember 2017 | 12:18:09
Bank Dunia berpendapat integrasi program bantuan sosial (bansos) yang lebih baik dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Reformasi signifikan dalam bansos telah terjadi sejak 2010 silam. Namun, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan, khususnya terkait intervensi dan pengembangan kerangka 'satu sistem' yang ada.

Integrasi ini bertujuan juga untuk meningkatkan efektifitas perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan target pembangunan 2018 asumsi jumlah pengangguran sekitar 5,0 persen hingga 5,3 persen. Lalu target penurunan angka kemiskinan sekitar 9,5 persen hingga 10 persen, gini rasio sekitar 0,38 dan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 71,50.

Capaian terkini dalam bansos antara lain promosi keuangan inklusif melalui sistem pembayaran tunai berbasis 'kartu combo' tunggal. Lalu alokasi ulang subsidi bahan bakar untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan. Kemudian, perluasan program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan untuk menjangkau 10 juta keluarga termiskin di Indonesia. Perluasan program bantuan pangan nontunai untuk mendukung penyediaan bantuan pangan padat nutrisi kepada 10 juta keluarga pada akhir tahun 2018.

Reformasi yang berkelanjutan akan memastikan bahwa keluarga termiskin dapat menerima bantuan yang cakupannya lebih komprehensif, karena hanya seperlima dari 10 persen kaum termiskin di Indonesia menerima semua program bansos pada tahun 2014. Jadi perlu reformasi lebih lanjut untuk mengurangi fragmentasi tersebut.

Ternyata masih ada kesenjangan pada titik-titik penting dalam kehidupan individu dan dalam cakupan transfer bansos. Termasuk tidak tersedianya pendidikan anak usia dini untuk keluarga yang memiliki anak di bawah usia sekolah. Bank Dunia merekomendasikan sistem pembaruan dua arah untuk memperbaiki penargetan, dari basis data penargetan menjadi daftar penerima manfaat berbasis program dan dari informasi berbasis program menjadi basis data penargetan, untuk memfasilitasi integrasi di semua program utama bansos.

Perencanaan program juga dapat ditingkatkan, untuk memberikan manfaat pada saat dibutuhkan. Upaya pemantauan dan evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam perancangan program dan lebih menerapkan implementasi berbasis bukti. Perbaikan dalam program yang ada akan menghasilkan sistem yang lebih efektif.

Sayangnya kemajuan dan perbaikan bansos ini masih terjadi di level pusat. Masalah masih banyak di daerah. Buktinya masih ada saja kasus bansos yang dibawa ke ranah hukum. Seperti temuan Kemendagri, yang menyebutkan penerima sering tak terverifikasi, bahkan berulang-ulang. Diduga ada kepentingan kepala daerah, dalam rangka balas budi ke pendukungnya.

Diharapkan integrasi program bansos bisa dilanjutkan ke daerah. Jadi semua orang dengan mudah mengawasi orang atau kelompok sasaran. Publik bisa dengan mudah mengakses persyaratan, prosedur dan siapa-siapa yang menerimanya. Dengan demikian kemungkinan terjadi penyimpangan dan politisasi bansos bisa diminimalisir.

Penyaluran bansos baik secara nasional, maupun lokal, harus tepat sasaran, yang benar-benar berhak. Perkembangan teknologi sudah dimanfaatkan dengan adanya pola bantuan nontunai. Jadi penarikan dana dan pemanfaatannya bisa dimonitor secara digital. Meski diselewengkan atau tidak tetap masih tergantung niat penerimanya. Paling tidak, peluang untuk disalahgunakan makin diperkecil. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Bupati Samosir Serahkan Alat-alat Kebersihan
Dinas PP dan PA Tapsel Gelar Seminar Etika Perempuan dalam Organisasi
Tim Penilai Kecamatan Terbaik Turun ke Marancar Tapsel
BPJS Ketenagakerjaan Sibolga Keluhkan Pembayaran Iuran Jasa Konstruksi di Tapteng
Sedang Dikerjakan, Aspal Jalan Lahusa-Gomo Sudah Rusak
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU