Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Kaji Penyederhanaan Golongan Pelanggan Listrik
Rabu, 15 November 2017 | 13:40:21
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik nonsubsidi. Dengan penyederhanaan ini maka hanya ada tiga golongan pelanggan listrik. Proses penyederhanaan masih dalam tahap kajian bersama PT PLN (persero).

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sekitar 29 jutaan MCB (Miniature Circuit Breaker ). MCB merupakan salah satu komponen dalam instalasi listrik yang antara lain berfungsi sebagai pembatas daya. Penyederhanaan hanya berlaku bagi pelanggan dengan golongan 900 volt ampere (VA) tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA dan 3.300 VA.

Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom. Penyederhanaan ini tidak berlaku bagi pelanggan subsidi 450 VA dan 900 VA.

Penggantian MCB disebutkan lantaran ada peningkatan daya pelanggan listrik rumah tangga dan industri. Peningkatan daya itu memerlukan waktu lebih dari satu tahun. Pasalnya kemampuan produksi MCB per bulan sekitar 1 juta unit.

Dengan begitu artiannya bila kebijakan penyederhanaan golongan mulai diterapkan maka tidak seketika peningkatan daya dirasakan pelanggan listrik. Penyederhanaan pelanggan memberi keleluasaan bagi masyarakat dalam memanfaatkan listrik. Dengan begitu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Meski begitu, penggantian MCB itu tidak akan membebani masyarakat alias gratis. Pasalnya penambahan daya tidak dikenakan biaya alias gratis. Begitu pula dengan tarif listrik tidak akan mengalami perubahan. Misal, pelanggan 1.300 VA sampai 4.400 VA sebesar Rp 1.467/kwh.

Perbedaan daya listrik pelanggan memang berpengaruh terhadap konsumsi listrik. Misal, pemakaian setrika, pendingin ruangan (AC) dan kulkas secara bersamaan kerap terhambat pembatasan daya. Alhasil, salah satu perangkat listrik tersebut harus dinonaktifkan.

Penyederhanaan ini mesti dikaji dengan matang. Jika sudah ada putusannya, maka sebelum dilaksanakan, harus ada sosialisasi. Masyarakat di bawah mesti diedukasi agar paham dengan hal baru tersebut. Sebab bisa saja ada provokasi sehingga membuat konsumen salah paham sehingga reaktif terhadap kebijakan pemerintah.

Dampaknya terhadap inflasi mesti dikaji, sebab meski bukan kenakan tarif, penyederhanaan golongan bisa memicu naiknya penggunaan daya. Sebab jika menambah pengeluaran, akan menekan daya beli. Kita berharap apapun yang diputuskan pemerintah, maka kepentingan rakyat banyak yang mesti diutamakan. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU