Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Mendorong PTS untuk Merger
Senin, 13 November 2017 | 14:25:03
Kampus bermodal papan nama masih bertebaran di Indonesia. Mahasiswanya minim, fasilitas pun tak layak. Kemenristekdikti berencana akan membersihkan mereka. Mereka yang 'bermasalah' harus melakukan merger jika tidak ingin dibekukan. Kemenristekdikti menargetkan, pada 2019 Indonesia bersih dari kampus yang tidak memenuhi standar minimal layanan akademik itu.

Menristekdikti Mohammad Nasir telah menegaskan salah satu indikator sehatnya PTS (perguruan tinggi swasta) adalah jumlah mahasiswa. Secara ekstrem disebutkan PTS dinilai sehat jika jumlah mahasiswanya lebih dari seribu orang. Jika kurang dari seribu orang maka diwajibkan untuk melakukan merger.

Jumlah mahasiswa berkaitan dengan pengelolaan keuangan kampus. Semakin sedikit mahasiswa, uang yang dikelola PTS juga sedikit. Kondisi keuangan yang tidak sehat berpotensi memunculkan kecurangan atau pelanggaran akademik. Contohnya, karena uang terbatas, maka dosen tetapnya sedikit.
Saat ini jumlah PTS mencapai 3.128 unit. Jumlah itu belum termasuk kampus swasta di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang mencapai 1.025 unit. Dalam catatan Kemenristekdikti, tidak kurang dari 1.000 kampus tidak layak beroperasi. Mereka itulah yang akan dibina apabila tidak meningkatkan performa.

Rujukan Kemenristekdikti dalam mengurangi jumlah PTS tersebut adalah Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS. Peraturan itu dikeluarkan pada 2016, tetapi baru efektif berlaku pada 2019. Kemenristekdikti menilai jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) saat ini terlalu banyak.

Namun, restrukturisasi massal PTS tersebut tidak berarti izin seribu kampus akan dicabut.  Kampus-kampus kecil atau tidak sesuai standar, disarankan merger dengan kampus lain. Selain mengurangi jumlah PTS, tujuan merger ialah meningkatkan mutu dan "kesehatan" kampus. Misal, jika ada satu yayasan yang memiliki empat PTS sebaiknya dilebur menjadi satu universitas saja.

Merger paling mudah dan yang didorong adalah penggabungan kampus yang masih dalam naungan satu yayasan. Untuk memotivasi, maka sebaiknya ada insentif bagi kampus yang bersedia melakukan merger. Di antaranya adalah soal akreditasi, jika Prodi Manajemen di PTS A berakreditasi B, sedangkan Prodi Manajemen di PTS B berakreditasi C, hasil mergernya nanti menggunakan akreditasi B.

Insentif lainnya yang bisa ditawarkan adalah urusan izin pembukaan Prodi baru. Saat ini Kemenristekdikti menjalankan moratorium izin Prodi baru selain STEM (sains, teknik, engineering, dan matematika). Namun, kampus yang bersedia merger boleh membuka izin Prodi non-STEM. Contohnya, Prodi Rumpun Sosial.

Sayangnya tawaran merger ini masih ditanggapi dingin oleh kalangan PTS. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) menyebutkan kebijakan mendorong merger kampus swasta besar-besaran itu sudah dikeluarkan lima menteri sebelumnya, tetapi semuanya gagal. Ancaman menutup PTS bukan solusi, sebab korban terbesar adalah mahasiswa. Pemerintah perlu ajak PTS berdialog untuk mencari solusi komprehensif meningkatkan kualitas perguruan tinggi. (**)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Menpar Tinjau Kesiapan Bandara Internasional Silangit
Takut Ditangkap, Taipan Arab Saudi Pindahkan Harta ke Luar Negeri
Presiden Jokowi Belum Putuskan Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak
Novanto Tegaskan Dirinya Masih Ketua DPR
Kereta Kencana dari Solo Ikuti Geladi Kirab Kahiyang-Bobby di Medan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU