Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Pilkada Serentak Jangan Hambat Pembangunan
Sabtu, 11 November 2017 | 13:34:23
Pembiayaan Pilkada serentak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dananya disalurkan melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Pembuatan NPHD melibatkan pemerintah daerah, penyelenggara Pilkada yakni Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat daerah, serta aparat keamanan setempat.

NPHD ini mengalami peningkatan sejak Pilkada serentak 2015. Pada Pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah, total anggaran sebesar Rp 7 triliun. Pada Pilkada 2017 di 101 daerah, total anggaran bernilai Rp 5,9 triliun. Diperkirakan total anggaran Pilkada meningkat untuk tahun 2018 yaitu Rp 15,15 triliun untuk Pilkada di 171 daerah.

Hasil kajian Pusat Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menyimpulkan bahwa peningkatan anggaran Pilkada paling banyak disumbang biaya honorarium badan ad hoc penyelenggara Pemilu serta biaya tahapan persiapan dan pelaksanaan. Disebutkan ada lima faktor penyebab inefisiensi. Banyaknya kelompok kerja, kelompok kerja tidak permanen, standar harga berbeda, biaya pengadaan alat peraga dan bahan kampanye tidak rasional serta tidak sesuainya jumlah tempat pemungutan suara dibandingkan dengan jumlah pemilih.
Kementerian Dalam Negeri menyatakan banyak proyek daerah terhambat lantaran anggarannya dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Persoalan ini terjadi setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijadikan sumber pembiayaan Pilkada. Ada daerah mengeluh karena ada proyek yang sudah lelang, gara-gara Pilkada, tidak bisa dibayarkan.

Terbengkalainya proyek daerah itu terjadi lantaran ada pergeseran alokasi APBD. Hal tersebut,  biasanya terjadi satu tahun menjelang Pilkada. Perencanaan daerah terganggu karena tahun keempat dan kelima, daerah harus menyisakan uang untuk Pilkada. Belum lagi jika kepala daerah merencanakan akan mencalonkan diri, maka APBD sering dijadikan sarana pencitraan.

Ke depan, Kementerian Dalam Negeri merencanakan agar pembiayaan pemilihan kepala daerah serentak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diharapkan sudah diterapkan pada Pilkada serentak pada 2024 mendatang. Aturan baru ini harus segera dibahas setelah pemilihan umum 2019.

Pembiayaan Pilkada memang akan lebih efektif dan efisien jika bersumber dari APBN. Pemerintah mesti membuat standarisasi nasional hingga tidak ada disparitas pembiayaan Pilkada yang lebar antardaerah. Selain itu, pemerintah daerah tidak akan terbeban mencari anggaran Pilkada.

Pendanaan dari APBN akan memudahkan pengawasan. DPR RI biasanya lebih ketat dalam menggunakan hak budgetingnya. Berbeda dengan dewan di daerah, acapkali karena berkepentingan langsung, terjadi kongkalikong dengan eksekutif. Meski tidak bisa digeneralisir hal itu terjadi di semua daerah. Tetap tergantung bagaimana pengawasan dilakukan.

Memindahkan pembiayaan Pilkada serentak dari daerah ke pusat, belum tentu menyelesaikan masalah. Potensi korupsi tetap besar jika pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Satu hal yang harus menjadi pegangan, Pilkada serentak tak boleh menghambat pembangunan. Pelayanan publik tak boleh diabaikan hanya karena uangnya digunakan membiayai Pilkada serentak. (**)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Kepala LAN RI Dr Adi Suryanto MSi : PP No 11/2017, Membawa Transformasi Baru Terhadap Tata Kelola ASN
Lemhannas Minta Pemerintah Perluas Kewenangan UKP Pancasila
Benny Pasaribu: Untuk Memenuhi KEJ, Wartawan Indonesia Perlu Memahami Norma Keagamaan
Gubsu Ajak Semua Elemen Dukung Pelestarian Hutan Tropis
Dalang Pembunuh Massal Top AS Charles Manson Meninggal
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU