Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Menghormati Kewenangan KPU dan Bawaslu
Selasa, 24 Oktober 2017 | 10:55:24
KPU telah membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2019 pada 3-16 Okober 2017. Dari 27 partai politik yang mendaftar, terdapat 14 partai politik dinyatakan lengkap berkas pendaftaran. Tiga belas partai politik lainnya dinyatakan tidak lengkap berkas pendaftaran sehingga tidak bisa berlanjut ke proses verifikasi.

Verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen partai calon peserta pemilu saat ini sedang dilakukan KPU. Langkah selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai baru yang belum pernah menjalani verifikasi faktual. Pada Februari 2018 mendatang, KPU akan mengumumkan partai politik yang menjadi peserta pemilu di tahun 2019.

Namun, parpol-parpol yang tak lengkap berkas tersebut baru bisa mengajukan gugatan sengketa setelah KPU menetapkan daftar parpol peserta pemilu pada Februari 2018. Saat itu seluruh tahapan verifikasi telah rampung. Ketetapan KPU tersebut merupakan objek sengketa yang diperlukan parpol menggugat ke Bawaslu.

Untuk itu KPU diminta mengeluarkan berita acara atau akta pemeriksaan bagi 13 partai politik yang dinyatakan tidak lengkap berkas saat mengajukan diri untuk mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019. Hal itu dilakukan agar ada kepastian hukum bagi parpol tersebut. Sebab KPU harus konsisten menerapkan empat subtahapan yang berkaitan satu sama lain dalam proses pendaftaran pemilu.

Empat subtahapan tersebut yakni pengajuan pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan peserta pemilu. Ketika dibagi menjadi empat subtahapan pendaftaran dan ada konsekuensi hukumnya. Misalnya tidak lolos pengajuan pendaftaran karena tidak lengkap berkasnya, konsekuensinya tidak bisa ikut ke tahap berikutnya. Karena ada konsekuensi hukum yang ditimbulkan pengaturan subtahapan itu, KPU seharusnya mengeluarkan akta ataupun berita acara pemeriksaan.

Memang sudah ada partai yang tak lolos yang melapor ke Bawaslu. Partai Idaman menjadi yang pertama menyatakan tak terima tak lolos lanjut ke tahapan verifikasi. Mereka menyebutkan ada  pelanggaran administrasi mengenai kewajiban mengisi data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Sebab ekanisme ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Kewajiban Sipol hanya diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 11 Tahun 2017.

Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu akan memeriksa dokumen seperti keputusan KPU, berkas pengaduan dan alat-alat bukti. Bisa saja yang sebelumnya bermasalah, akan lolos untuk verifikasi kembali. Sekadar mengingatkan,  pada pemilu 2014, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sempat tak lolos daftar peserta pemilu. Namun kemudian PKPI mengadukan dan bersengketa di Bawaslu dan berakhir lolos jadi perserta pemilu.

KPU berjanji menghormati upaya hukum yang bakal ditempuh sejumlah parpol yang ditengarai tidak terima lantaran divonis tidak lengkap bukti persyaratan mereka. Parpol-parpol tersebut dipersilakan membawa masalah ini ke Bawaslu atau intitusi lain. KPU memastikan telah bertindak melayani pendaftaran parpol secara adil dan setara.

Kita berharap semua pihak menghormati proses yang sedang berlangsung di KPU. Jika ada yang tak terima, sudah ada mekanisme yang mengaturnya. Jadi silakan mengadu ke Bawaslu dan apapun putusannya, semua pihak mesti menghargainya. KPU harus menerima jika nantinya ada yang diperbolehkan ikut proses selanjutnya. Kewenangan KPU dan Bawaslu mesti dihormati partai politik.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Anggun Raih 2 Penghargaan Sekaligus dalam Bama Music Awards di Hamburg Jerman
Barang-barang John Lennon yang Dicuri Ditemukan tapi Polisi Tak Bisa Tangkap Tersangkanya
Kendall Jenner Model Termahal Setahun Berpenghasilan Rp28,6 Miliar
Animator Sohor Jepang Ditangkap Kasus Pornografi Anak
Foto Bagian Sensitif Madonna Saat Remaja Dilelang
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU