Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Menciptakan Sistem Kepartaian yang Sehat
Selasa, 17 Oktober 2017 | 10:52:39
Sebagai negara demokrasi, partai politik menjadi instrumen penting bagi Indonesia. Partai memiliki beberapa fungsi yang menonjol. Antara lain, sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, kontrol politik, pengatur konflik dan partisipasi politik.

Indonesia telah mengalami masa pasang surut dalam berpolitik. Itu  tergantung pada jenis demokrasi yang berlaku saat itu. Ada demokrasi liberal, yang membuka akses sebebas-bebasnya dalam mendirikan dan mengoperasikan partai politik. Pada era demokrasi terpimpin, Parpol dikontrol pemerintah dan yang berseberangan akan dibubarkan.

Kemudian pada masa Orde Baru, dilakukan penyederhanaan partai, hanya tiga yang diizinkan. Sayangnya penyederhanaannya tidak alami. Pengelompokan dipaksakan, sehingga konflik di tubuh partai sangat tinggi. Bahkan ada analisis, itu disengaja dalam rangka melemahkan partai.

Kini di era reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multipartai. Sejak 1999, ada dinamika, dan mengarah penyederhanaan. Namun, dilakukan secara alami, tidak lagi dipaksakan. Mekanismenya diatur dengan dua pendekatan, parliament treshold dan presidential treshold.

Ada batasan tertentu bagi sebuah partai untuk bisa duduk di parlemen. Begitu juga dengan yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan presiden, harus memenuhi persentase suara atau kursi tertentu. Semangatnya adalah penyederhanaan, yang intinya semua boleh mendirikan Parpol, tetapi untuk ikut 'pesta' ada syarat yang mesti dipenuhi.

Jadi setiap orang tak dilarang mendirikan partai politik. Silakan! Hanya, ikut tidak dalam Pemilu? Mereka harus melewati dua tahap, pertama dalam pendaftaran di Kemenkumham untuk mendapatkan status badan hukum. Kedua, proses verifikasi di KPU, untuk ditetapkan menjadi peserta Pemilu.

Adapun syarat minimal yang harus dipenuhi partai baru ini untuk verifikasi adalah kepengurusan di 34  provinsi yang ada (100%). Kemudian 75 persen di tingkat kabupaten dan kota, dan 50 persen di tingkat ranting atau kecamatan. Selain itu, dari ketentuan tersebut Parpol baru juga harus memiliki minimal 1000 atau satu per seribu jumlah penduduk di kabupaten kota.

Kita mendukung terciptanya sistem kepartaian yang sederhana dan sehat di Indonesia. Untuk itu, proses verifikasi mesti dilakukan dengan serius. Syarat yang kurang memadai tak boleh ditoleransi. Partai baru jika tak layak, sebaiknya bergabung dengan Parpol yang sudah ada, tentu saja yang platform dan ideologinya identik.

Jika syarat diperketat, jangan dimaknai menghalangi orang berdemokrasi. Sebab dalam negara demokrasi manapun, tak ada kebebasan yang mutlak. Silakan membangun Parpol, hanya penuhi dulu syarat-syarat yang diatur dalam UU. (**)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Anggun Raih 2 Penghargaan Sekaligus dalam Bama Music Awards di Hamburg Jerman
Barang-barang John Lennon yang Dicuri Ditemukan tapi Polisi Tak Bisa Tangkap Tersangkanya
Kendall Jenner Model Termahal Setahun Berpenghasilan Rp28,6 Miliar
Animator Sohor Jepang Ditangkap Kasus Pornografi Anak
Foto Bagian Sensitif Madonna Saat Remaja Dilelang
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU