Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Pelibatan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur
Jumat, 13 Oktober 2017 | 11:18:55
Pemerintah tak akan mungkin bisa mengerjakan semua tugas pelayanan publik. Keterbatasan anggaran dan personil menjadi alasan klasik. Itu sebabnya, harus ada terobosan, dengan menggandeng pihak ketiga, yang tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan. Misalnya dengan melibatkan swasta dalam mengelola layanan publik.

Porsi yang cukup besar diberikan kepada swasta untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Caranya melalui skema pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (INAP) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kehadiran swasta telah dianggap sangat penting untuk memercepat pembangunan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) 2015-2019, total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp 1.978,6 triliun (41,3 persen), dan BUMN Rp 1.066,2 triliun (22,2 persen). Sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp 1.751,5 triliun (36,5 persen).

Pemerintahan Jokowi yang baru berusia tiga tahun sedang menggagas dan sudah mewujudkannya sebagian. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan efisiensi alokasi dana APBN untuk pengembangan 30 Bandara dan pelabuhan sebesar Rp500  miliar sampai Rp1 triliun. Menhub Budi Karya Sumadi menyebutkan efisiensi tersebut dicapai dengan cara bekerja bersama pihak swasta dalam mengembangkan Bandara dan pelabuhan.

Sektor perhubungan merupakan hal penting seperti tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah  telah berkomitmen mengalokasikan sebesar Rp5,500 triliun untuk percepatan infrastruktur dan konektivitasnya. Namun pengembangan tersebut belumlah merata, maka perlu bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk swasta demi tercapainya target-target pembangunan.

Kemenhub berencana menjalin kerjasama pemanfaatan 28 pelabuhan dan Bandara dengan operator BUMD, BUMN dan swasta guna mengurangi beban APBN.
Kerjasama pemanfaatan itu, biaya logistik akan berkurang hingga 20 persen. Tak hanya itu, pengguna jasa pelabuhan juga akan meningkat sebanyak 30 persen.

Empat pelabuhan di antaranya sudah diserahkan dan bisa beroperasi. Secara rata-rata pertumbuhannya sekitar lima sampai tujuh persen. Ternyata kompetensi yang dimiliki swasta dapat meningkatkan kinerja dari pelabuhan itu sendiri. Alokasi APBN seharusnya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan tersebut, bisa dimanfaatkan di tempat lain.

Tak tanggung-tanggung, tahun ini, Menhub memasang target paling tidak 15 pelabuhan dan Bandara dapat dioperasikan bersama pihak swasta. Bentuk kerjasama pelabuhan pada umumnya bergerak pada shipping line, pembuatan kapal serta infrastruktur. Namun untuk pengoperasian pelabuhan tetap dikendalikan oleh pemerintah.

Kita mengapresiasi langkah pemerintah melibatkan swasta. Diharapkan bisa diperluas hingga ke sektor-sektor lain. Tinggal bagaimana mendesain model pelibatan swasta, dan timbal baliknya. Jika ini dilakukan secara konsisten, maka tugas pemerintah dalam infrastruktur akan terbantu, dan bisa fokus ke layanan publik lainnya. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jelang Tengah Malam, Mahasiswa Masih Bertahan di Depan Istana
Bertemu 4 GM PLN Sumut, Gubsu Optimis Tol Listrik Sumbagut-Sumsel Selesai Akhir 2017
Kini Ganti Paspor Cukup Bawa e-KTP dan Paspor Lama
Kasus e-KTP, Andi Narogong Disebut Gonta-ganti Mobil hingga 23 Kali
RI Promosi Investasi Danau Toba Senilai Rp 21 Miliar di Inggris
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU