Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Sistem Rekrutmen Politik yang Bersih
Kamis, 12 Oktober 2017 | 11:47:06
Berdasarkan riset KPK terhadap pelaksanaan dua  Pilkada serentak pada 2015 dan 2017,  ternyata politik uang masih berpengaruh besar. Politik uang, mahar politik hingga besaran nilai dana kampanye memiliki peran besar dalam menentukan hasil pemilihan di dua  Pilkada serentak itu.  Masih sulit sekali terlepas dari jeratan politik transaksional.

Dari penelitian itu, ditemukan rata-rata pemenang  Pilkada biasanya memiliki aset pendanaan yang lebih besar. Peserta yang kalah biasanya asetnya minim, minus bahkan banyak utang. Situasi ini, diperparah oleh kelemahan Badan Pengawasan  Pemilu (Bawaslu) dalam membuktikan dan menindak kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang.  Itu sebabnya, pencegahan menjadi sangat penting.

Dari berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK selama tahun 2017 ini, sudah ada lima kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi. Sementara pada tahun 2016, ada 10 kepala daerah yang tertangkap komisi anti rasuah itu. Data Statistik KPK memerlihatkan ada 78 kepala daerah yaitu 18 gubernur dan 60 wali kota atau bupati dan juga wakilnya yang tertangkap KPK.

Bawaslu menemukan 600 dugaan politik uang pada  Pilkada serentak 2017 lalu. Temuan tersebut terjadi di 101 daerah yang menggelar  Pilkada. Ada yang menebar uang dan barang  Sembako. Dugaan politik uang itu dilakukan relawan pasangan calon maupun perseorangan. Bahkan juga terjadi saat masa tenang yang berlangsung selama tiga hari .

Bawaslu Pusat telah menggandeng KPK untuk mencegah politik transaksional di  Pilkada serentak 2018. Mekanisme pencegahan politik transaksional yang lebih efektif dapat dilakukan dengan menekan biaya kampanye yang tinggi dan mahar partai politik. Untuk itu, pengawasan pada tahapan pencalonan mesti diperketat.

Persoalan dana kampanye  Pemilu dan penanganan money politics harus diawasi. Meski begitu, KPK mengaku hanya terlibat dalam kegiatan pencegahan korupsi di  Pilkada. Sebab, berdasarkan undang-undang, kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penindakan kepada penyelenggara negara dan yang ada kaitan dengan kerugian negara.  Tidak menutup kemungkinan KPK menindaklanjuti laporan Bawaslu apabila ada unsur penyelenggara negara dalam politik uang menjelang  Pilkada.

Penindakan jelas harus penyelenggara negara. Jadi KPK hanya bisa menyasar petahana. Jika calon yang lain bukan penyelenggara negara atau melibatkannya, maka lembaga antirasuah ini tak bisa menanganinya. Artinya, Bawaslu harus juga merangkul penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Apalagi dalam waktu dekat sudah akan dibentuk Densus Antikorupsi.

Kita mengapresiasi langkah Bawaslu untuk menggandeng KPK. Pencegahan merupakan cara yang efektif terjadinya money politics, yang bermuara terhadap biaya tinggi. Pada gilirannya, akan mendorong pemenang melakukan korupsi, agar biaya yang dikeluarkan bisa kembali, bahkan untung. Sudah saatnya membangun sistem rekrutmen politik yang bersih dari permainan uang.

Mengandeng KPK saja tak cukup, mengingat keterbatasannya dalam penindakan kalau penyelenggara negara tidak terlibat. Untuk itu, Bawaslu harus melibatkan semua penegak hukum. Sebab jika di hulu politik sudah kotor, maka produksinya pasti akan sarat limbah juga. Jika itu terjadi, maka rakyat yang bakal menjadi korban karena kepala daerahnya sibuk menjarah. (**)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU