Hotel Tapian Nauli
Home  / 
Temuan BPK Jadi Dasar Alokasi Anggaran
Rabu, 11 Oktober 2017 | 11:15:28
BPK telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I Tahun 2017. Ada temuan 14.997 persoalan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp27,39 triliun. Banyak permasalahan mencuat, antara lain kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 7.284 atau 49 persen.

Terungkap ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.549 atau 50 persen. Lalu,  ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektivan 164 atau 1 persen. Ini menjadi fakta tak terbantahkan, betapa pengelola negara  belum sepenuhnya profesional mengelola keuangan. Mereka masih asalan, dan tak serius dalam tugasnya.

Ternyata baru dua persen yang menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Mereka telah menyerahkan aset atau menyetorkan anggaran ke kas daerah atau daerah sebesar Rp509,61 miliar. Disebutkan juga, secara keseluruhan pada semester I 2017, BPK memantau 46.715 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp285,23 triliun. Dari jumlah itu, baru 320.136 atau 69 persen rekomendasi ditindaklanjuti dengan nilai Rp132,16 triliun.

Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja berdasarkan UU No 15 Tahun 2016. Tugasnya jelas, melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Namun terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan harus  sesuai standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Hasilnya, diserahkan kepada DPD, DPR dan DPRD serta eksekutif mulai dari Presiden, Gubernur, hingga Bupati/Walikota.

Temuan-temuan BPK mesti ditindaklanjuti supaya bisa mengembalikan kerugian negara. Kalaupun ada entitas yang membandel, BPK selaku lembaga auditor negara tak perlu ragu untuk memberikan temuan-temuan tersebut ke aparat penegak hukum terutama ke KPK supaya prosesnya lebih cepat. Tindakan progresif ini dijamin dalam UU.

Jika ada yang masih tak mau menindaklanjuti temuan BPK, sebaiknya ada sanksi. Tidak harus sanksi administratif, bisa berupa hukuman sosial. Misalnya, dengan mengumumkan secara terbuka melalui media massa dan media sosial, instansi mana yang enggan menindaklanjuti temuan BPK. Biar masyarakat yang menilai dan memberi sanksi secara sosial.

Pemerintah sebaiknya menjadikan temuan BPK untuk mengalokasikan dan mencairkan anggaran pada tahun berikutnya. Jika masih menunggak, bisa saja anggaran dikurangi, atau bahkan dihapuskan. Jadi setiap lembaga akan terpacu memerbaiki penggunaan anggaran dan laporan keuangannya. Jika tidak, maka temuan BPK akan dipandang sebelah mata.

Diharapkan kesadaran dalam mengelola keuangan negara yang akuntabel semakin meningkat. BPK diharapkan tidak hanya mengaudit saja, tetapi juga memberi pendampingan bagi daerah dan lembaga yang masih memiliki banyak kelemahan. Jika penggunaan keuangan makin akuntabel, maka peluang untuk dikorupsi makin tertutup. Penggunaannya pun makin maksimal untuk kepentingan rakyat. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pakai Sepeda, Kapolres Deliserdang Dampingi Kapoldasu Tatap Muka dengan Masyarakat
Jalan Diaspal, Warga Beringin Berterimakasih ke Pemkab Deliserdang
33 Putra-Putri Asal Deliserdang Ikuti Program Pembinaan Tes Kesehatan Masuk Anggota Polri
472 Pejabat Pengawas di Sergai Ikuti Uji Kompetensi
UPT Rampah Sosialisasikan Keringanan Pajak Kendaraan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU