Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Turunkan Pajak Final Bagi UMKM
Sabtu, 23 September 2017 | 12:31:42
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 59 juta pelaku. Namun, UMKM yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak untuk tahun pajak 2015 baru 397 ribu pelaku dari total UMKM yang ada. Artinya mayoritas dari mereka belum membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengaku banyak kendala memungut pajak UMKM. Disebutkan, UMKM memiliki dua karakteristik yang menyulitkan untuk memungut pajak mereka. Pertama, tingkat turnover UMKM sangat tinggi. Seringkali, UMKM hanya bertahan selama satu tahun. Namun, tak sedikit UMKM baru muncul menggantikan UMKM yang sudah mati.

Kedua, literasi keuangan UMKM minim. Mereka sebenarnya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi, mereka bukan takut membayar pajak, melainkan tidak mengerti cara membayar pajaknya,

Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM belum memiliki divisi khusus yang menangani kewajiban perpajakannya. Karena baru membangun bisnis, UMKM belum memikirkan membayar pajak. Mereka masih berpikir dan berjuang untuk menjalankan usahanya.

Selain itu, UMKM dinilai masih memiliki persepsi bahwa membayar pajak adalah sesuatu yang menelan biaya yang cukup tinggi. Bagi perusahaan besar, biaya untuk mematuhi aturan pajak mungkin tidak signifikan. Pemerintah sebaiknya menekan agar biaya compliance (kepatuhan) bagi UMKM bisa diminimalisir.

Sayangnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penurunan pajak final bagi pelaku UMKM masih dalam kajian. Memang diakui, prinsip adalah membuat tingkat ketaatan UMKM bisa lebih baik. Penurunan pajak final ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian.

Kajian yang sedang dilakukan Kemenkeu tersebut tidak hanya menyangkut besaran pungutan tarif, namun juga jenis pajak maupun obyek pajak agar menjadi lebih sederhana dan tidak menyulitkan. Menurut rencana, pemerintah sedang mengkaji penurunan pajak final bagi pelaku UMKM dari 1 persen menjadi 0,25 persen dari omzet per tahun.

Saat ini, pajak final bagi pelaku UMKM ini berlaku bagi UMKM dengan penghasilan kotor maksimal Rp4,8 miliar dalam setahun. Ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Sebelumnya, pemerintah telah mencantumkan rencana penyesuaian pajak final bagi UMKM dalam RAPBN 2018, tidak hanya dari aspek Pajak Penghasilan (PPh), namun juga kemudahan dari sisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kita mengapresiasi rencana pemerintah menurunkan pajak final bagi UMKM ini. Diharapkan kajiannya tidak terlalu lama sehingga bisa segera dinikmati pengusahanya. Dengan demikian bisa memberi efek multiplier, sehingga 59 juta UMKM di Indonesia termotivasi untuk taat pajak. (**)



Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Jelang Tengah Malam, Mahasiswa Masih Bertahan di Depan Istana
Bertemu 4 GM PLN Sumut, Gubsu Optimis Tol Listrik Sumbagut-Sumsel Selesai Akhir 2017
Kini Ganti Paspor Cukup Bawa e-KTP dan Paspor Lama
Kasus e-KTP, Andi Narogong Disebut Gonta-ganti Mobil hingga 23 Kali
RI Promosi Investasi Danau Toba Senilai Rp 21 Miliar di Inggris
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU