Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Menguji Kelayakan Penerima Subsidi
Rabu, 20 September 2017 | 10:23:51
Pemerintah berupaya menekan subsidi untuk tarif listrik agar dialihkan untuk keperluan belanja lebih produktif. Disebutkan, tarif listrik bersubsidi hanya diberikan untuk golongan pelanggan tidak mampu. Pada Juli 2017, pemerintah bersama DPR telah sepakat untuk menambahkan pelanggan bersubsidi sebesar 2,44 juta pelanggan.

Memang, pemerintah saat ini hanya menyubsidi dua golongan konsumen, yakni konsumen pengguna listrik 450 VA dan 900 VA. Untuk konsumen 450 VA per 1 Januari 2017, jumlahnya meningkat dari 15,5 juta menjadi sekitar 23 juta konsumen. Lalu, untuk konsumen 900 VA, jumlah awalnya sekitar 22 juta, sebelum dilakukan pemadanan yang menyebabkan adanya penambahan. PLN sebelumnya telah mengalihkan sekitar 18 juta konsumen 900 VA ke tarif nonsubsidi.

Jadi, jumlah pelanggan rumah tangga daya 900 VA dalam RAPBN-P 2017 yang layak mendapatkan subsidi adalah sebesar 6,54 juta pelanggan. Akibat adanya penambahan 2,44 juta pelanggan ini, PT PLN (Persero) diminta untuk mengembalikan tarif pelanggan rumah tangga tersebut menjadi tarif rumah tangga subsidi 900 VA mulai 1 Juli 2017. Bukan itu saja, tetapi harus mengembalikan kelebihan bayar (restitusi) pelanggan tersebut mulai bulan Januari 2017.

Jadi warga akan mendapatkan kembali uang yang sudah sempat dibayarkan selama enam bulan.Data pelanggan yang mendapatkan restitusi itu diperoleh dari pemadanan data pelanggan. Dari pemadanan tersebut ditemukan 2,44 juta pelanggan 900 VA. Tim posko pusat penanganan pengaduan juga menerima keluhan dari pelanggan, jika memang dirinya layak menerima subsidi dan laporan lainnya.

Sampai dengan 31 Agustus 2017 sendiri, telah diterima total pengaduan sebanyak 108.778 pengaduan masuk. Dengan rincian 48.181 pengaduan telah diselesaikan PLN, sedangkan 60.591 sisanya masih verifikasi . Kebijakan penyesuaian subsidi listrik untuk kategori rumah tangga daya 900 VA telah ditetapkan secara bertahap oleh pemerintah semenjak 1 Januari 2017.

Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengamanatkan dana subsidi yang disediakan pemerintah hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Poin utama adalah tarif listrik yang semakin terjangkau. Melalui pos subsidi dalam APBN, pemerintah bermaksud melindungi daya beli masyarakat tidak mampu melalui tarif listrik yang disubsidi.

Meski APBN adalah uang rakyat, pengunaannya harus tepat sasaran. Pemberian subsidi listrik harus sebisa mungkin untuk rakyat tidak mampu. Subsidi yang tidak tepat sasaran bisa dialihkan untuk membangun pembangkit listrik di Pulau Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). Bisa juga untuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan mencatat angka subsidi listrik pada tahun 2012 mencapai Rp103,33 triliun. Tahun 2016 turun drastis menjadi Rp58,04 triliun.
Lalu, tahun 2017 ini, anggaran subsidi listrik yang dialokasikan adalah sebesar Rp51 triliun untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA yang miskin dan tidak mampu.

Subsidi adalah hak rakyat yang kurang mampu. Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus untuk mencegah orang yang tidak berhak justru yang menikmatinya.Selain menerima pengaduan, PLN harus menurunkan petugasnya ke lapangan untuk menguji kelayakan penerima subsidi memang benar-benar valid. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pesawat Bertenaga Listrik Meluncur pada 2020?
Unik, RS di China Punya Robot Suster
Teknologi E-Voting Laris untuk Pemilihan Kepala Desa
Apple Bakal Tinggalkan Pembaca Sidik Jari Demi Sensor Wajah
OnePlus Ketahuan Koleksi Data Pengguna Tanpa Permisi
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU