Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Mencermati Subsidi Besar di Tahun 2018
Rabu, 23 Agustus 2017 | 11:14:39
Dalam RAPBN 2018, pemerintah menargetkan belanja subsidi Rp172,4 triliun atau naik Rp 3,6 triliun dibanding 2017. Belanja subsidi energi angkanya jumbo yakni Rp103,3 triliun atau naik 15 persen dibanding outlook APBN-P 2017. Angka ini agak aneh, sebab selama ini didengungkan adanya pengurangan subsidi, dengan naiknya tarif dasar listrik dan harga BBM.

Asumsi harga minyak mentah di 2018 dan 2017 tetap sama di angka 48 dolar AS per barel. Jadi apa yang disubsidi dan apa sebenarnya yang bertambah menimbulkan pertanyaan. Apakah angka kemiskinan bertambah? Berdasarkan data, penduduk miskin pada Maret 2017 masih berjumlah 27,77 juta orang.  Memang, bertambah 6.900 orang pada Maret 2017 dibanding September 2016. Apakah sebesar itu angka subsidi yang naik?

Saat terjadi penurunan konsumsi rumah tangga, subsidi listrik untuk golongan 900 VA telah dicabut. Akibatnya ada 18,9 juta rumah tangga yang terpukul daya belinya, sebagian besar merupakan kelompok masyarakat menengah ke bawah. Walau dibantah, dengan menyebutkan konsumen beralih ke belanja daring.

Rapor kinerja ekonomi di semester I-2017 pun merah. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01 persen di kuartal II atau stagnan dibanding kuartal I-2017. Target pertumbuhan ekonomi direvisi dengan berbagai dalih, yang antara lain akibat tekanan resesi dunia.

Bukan hanya subsidi energi, berdasarkan Laporan Nota Keuangan RAPBN 2018, pemerintah juga meningkatkan jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) atau conditional cash transfer dari 6 juta menjadi 10 juta penerima. Untuk 2018, penerima bantuan pangan nontunai juga meningkat menjadi 10 juta penerima dari 1,4 juta penerima di 2017. Siapa mereka yang menerima subsidi ini, mesti dicermati dengan baik.

Harus diakui di era Presiden Jokowi-JK sudah ada pergeseran bantuan agar lebih tepat sasaran. Dari sekadar BLT (bantuan langsung tunai) menjadi bantuan yang sifatnya non-tunai. Tetap saja ada celah penyimpangan bantuan sosial, dengan berbagai modus. Sebab infrastruktur bantuan non-tunai masih belum dipersiapkan secara matang.

Orang yang tak berhak tak boleh menerima subsidi atau bantuan dari pemerintah. Misal, BBM dan elpiji subsidi memang hanya untuk yang miskin. Faktanya, masih banyak rumah makan atau semi restoran, yang sebenarnya kategori bisnis tapi menggunakan elpiji atau listrik subsidi.

Banyak sekali program yang indah dan mantap hanya di atas kertas saja. Dalam tahapan implementasi sangat minim. Pemerintah pusat mesti memastikan program tersebut berjalan secara efektif di lapangan. Pengawasan diperketat dan berikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Subsidi yang besar akan sia-sia jika infrastrukturnya tak siap. Data kemiskinan tak boleh lagi berbeda di setiap kementerian. Lalu pengawasan harus benar-benar, dan jika ada penyimpangan, semua yang terlibat mesti ditindak secara tegas. Subsidi haknya orang miskin, bukan untuk kepentingan politik sesaat. (**)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Forkada Harapkan Dukungan Kemenko Maritim Bangun Nias
Ka KPH XII : PHPL Berdampak Positif Terhadap Peredaran Kayu
Panitia Konferensi PWI Bona Pasogit Audiensi ke Bupati Taput
Mahasiswa Himmah Pertanyakan Pembahasan P-APBD Tahun 2017 dan KUA-PPAS Tahun 2018
Kerusakan Tembok Penahan Badan Jalinsum di Tarutung Belum Juga Diperbaiki, Ancam Keselamatan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU