Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Evaluasi Otonomi Daerah
Sabtu, 19 Agustus 2017 | 10:19:51
Otonomi daerah (Otda) kembali menjadi sorotan setelah pernyataan dari Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri. Diskusi pun mengalir di ruang publik, dengan berbagai pendapat. Penekanannya adalah yang menyimpang dalam pelaksanaannya. Tujuan awal dengan apa yang menjadi kenyataan, dianggap tidak sinkron.

Sejarah mencatat Otda termasuk salah satu hasil reformasi tahun 1998, selain kebebasan pers dan penghapusan dwifungsi ABRI. Semangat awalnya adalah pemerintah saat itu dinilai terlalu sentralistik. Semua urusan terpusat di Jakarta, sehingga membuat pelayanan publik terasa lamban dan berbelit-belit.

Lalu muncullah gagasan untuk memperkuat Otda. Sebagian wewenang dilimpahkan pemerintah pusat ke daerah. Persoalan waktu itu, titik berat Otda di mana diletakkan. Ada dua pendapat saat itu, pertama diserahkan ke kabupaten/kota. Kedua, diserahkan ke provinsi. Saat UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dirilis, ternyata titik beratnya di kabupaten/ kota.

Tujuan awal Otda adalah mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Rentang kendali birokrasi dipangkas, sehingga masyarakat yang berurusan bisa dengan mudah dilayani. Kebutuhan yang mendesak di daerah bisa diputus dengan cepat, tanpa harus menunggu restu Jakarta atau pemerintahan atasan.

Pemberian Otda ke kabupaten/kota ini ternyata melahirkan raja-raja kecil. Kepala daerah yang mendadak mendapat kewenangan sangat besar, memiliki kekuasaan dalam banyak hal. Pemerintah provinsi terkesan hanya menjadi penonton. Gubernur kerap tak diacuhkan bupati atau wali kota, dan sering potong kompas ke Jakarta.

Munculnya dampak negatif ini sebenarnya bukan semata kesalahan daerah. Kita tahu, Otda digagas dan dituangkan dalam UU dengan cepat, tanpa persiapan yang matang di level pemerintah daerah. Jadi, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Otda.  Fakta memang menunjukkan korupsi banyak menjerat kepala daerah. Tetapi yang korup juga banyak di pemerintah pusat!

Belakangan, secara bertahap, beberapa kewenangan kabupaten kota dipreteli dan ditarik ke provinsi dan pusat. Misal, beberapa izin harus ke pemerintah provinsi. Sayangnya perubahan ini tanpa penjelasan yang lugas, apakah memang strategi Otda sudah digeser titik beratnya ke provinsi? Jika ya, harus ada argumentasi ilmiah, berdasarkan evaluasi secara komprehensif.

Perubahan kebijakan otda harus memiliki 'roadmap' yang jelas. Jangan sifatnya hanya tambal sulam, hanya karena ada masalah yang sifatnya kasuistik. Sebaiknya segera lakukan evaluasi terhadap semua aspek Otda. Sebab kepastian dalam Otda sangat penting, terutama agar tak membingungkan rakyat dan investor.

Pernyataan Bu Mega mesti dijadikan momen untuk mengevaluasi. Memang sudah saatnya, sejak diberlakukan secara efektif pada 1999 yang lalu. Tak soal titik beratnya akan diletakkan di mana, asal pelayanan publik makin baik, dan kinerja pemerintahan daerah makin meningkat. (**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Forkada Harapkan Dukungan Kemenko Maritim Bangun Nias
Ka KPH XII : PHPL Berdampak Positif Terhadap Peredaran Kayu
Panitia Konferensi PWI Bona Pasogit Audiensi ke Bupati Taput
Mahasiswa Himmah Pertanyakan Pembahasan P-APBD Tahun 2017 dan KUA-PPAS Tahun 2018
Kerusakan Tembok Penahan Badan Jalinsum di Tarutung Belum Juga Diperbaiki, Ancam Keselamatan
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU