Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Perlindungan Bagi Korban KDRT
Sabtu, 12 Agustus 2017 | 12:52:58
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merilis minimnya perhatian dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sejak 2016 hingga pertengahan 2017, hanya 20 korban KDRT yang mendapat perlindungan LPSK. Padahal dari laporan Komnas Perempuan kasusnya hingga ribuan.
 
KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan. Ini sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ada empat jenis kekerasan KDRT, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi berupa penelantaran rumah tangga.

Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016, yang dihimpun dari data di Pengadilan Agama dan yang ditangani lembaga mitra pengadaan layanan di Indonesia. Sebanyak 94 persen berasal dari kasus/perkara yang ditangani pengadilan agama yaitu 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berakhir dengan perceraian. Kekerasan yang terjadi di ranah personal ditangani lembaga mitra pengadaan layanan mencapai 10.205 kasus.

Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan kasus kekerasan rumah tangga masih tinggi yaitu 903 kasus, dari total 1.022 pengaduan.
Kekerasan ada di ranah personal, ranah komunitas dan ranah negara. Di ranah personal/rumah tangga, kekerasan tertinggi yaitu kekerasan terhadap istri 5.784 kasus, dan kekerasan dalam pacaran atau KDP mencapai 2.171 kasus, kasus kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus.

Dari 20 kasus yang didampingi LPSK, seluruh korban KDRT telah diberikan pelayanan hak prosedural, yakni melakukan pendampingan saat diperiksa. Mereka juga mendapat beberapa pelayanan yang diberikan seperti pemulihan medis dan psikologi, layanan psikososial yakni membantu pascaperistiwa. Rehabilitasi sosial terhadap korban KDRT sangat diperlukan untuk memulihkan kondisi normal para korban.

Memang bagi perempuan yang mengalami tindakan kekerasan, tak mudah mendapatkan keadilan. LBH APIK mencatat, ternyata hampir semua korban yang mereka dampingi harus membayar pemeriksaan visum et repertum, visum et psikiatrikum (VER), dan kesehatan baik fisik atau psikologis, yang digunakan sebagai bukti untuk pelaporan di kepolisian. Padahal biaya untuk pemeriksaan itu mencapai Rp 150.000, sampai Rp1.500.000, yang termahal adalah untuk korban kekerasan seksual.

Diharapkan masyarakat tidak ragu lagi untuk meminta perlindungan ketika menghadapi kasus-kasus kekerasan. LPSK tidak hanya memberikan perlindungan terhadap korban atau saksi kasus-kasus transnasional seperti teroris, narkoba, perdagangan orang, korupsi dan lain sebagainya. LPSK, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksinya) juga memberikan perlindungan kepada korban KDRT.

Kemsos sendiri melakukan proses rehabilitasi sosial terhadap korban melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Kerja sama juga dilakukan dengan kepolisian. Pada tahun 2015 ada 492 kasus yang masuk rehabilitasi sosial melalui RPTC dan RPSA. Untuk tahun 2016 sebanyak 362 kasus dan untuk tahun 2017 ada 279 kasus.

KDRT masih akan terjadi karena masih adanya ketimpangan gender, dengan laki-laki dianggap lebih berkuasa dari perempuan. Jadi tidak selalu terkait dengan status sosial ekonomi karena dari pengaduan yang datang melapor itu perempuan dari berbagai golongan, berbagai status sosial ekonomi, etnis, level pendidikan, usia dan agama. Perempuan masih memerlukan campur tangan negara untuk melindunginya. Diharapkan lembaga yang ada bekerja lebih maksimal, mulai dari pencegahan, kampanye hingga represif untuk melindungi korban KDRT.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Longsor di Jember, 3 Orang Dilaporkan Tertimbun
Tiang LRT Timpa Rumah, Polisi Periksa Operator
Ada 2 Kader NU yang Bertarung, JK Nilai Pilgub Jatim akan Menarik
KPK Periksa Direksi dan Karyawan PT CGA Terkait Kasus Bupati Rita
Tak Bawa Senter Saat Cari Ikan, Guru Honorer di Aceh Diterkam Buaya
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU