Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Segera Cabut Perda yang Bertentangan dengan Pancasila
Kamis, 10 Agustus 2017 | 12:57:21
Pancasila sebagai dasar negara telah menjamin hidupnya keragaman di bumi Indonesia. Jaminan tersebut dijabarkan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi dan diturunkan dalam UU. Harusnya tak ada diskriminasi bagi suku dan agama tertentu, di daerah manapun di Tanah Air. 

Sayangnya, menurut data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, hingga akhir 2016 sekurangnya terdapat 389 Perda yang dianggap diskriminatif. Jaringan Kerja Antar Umat Beragama mencatat sedikitnya ada 421 Perda diskriminatif. Dari jumlah itu, 92 Perda di antaranya ada di Jawa Barat.

Perda diskriminatif tersebut terkait politik identitas, politik agama, dan moralitas. Tentu saja aturan tersebut hanya berlaku lokalitas dan bukan nasional. Namun sesuai prinsip tata urutan perundangundangan, aturan yang di bawah tak bisa bertentangan dengan ketentuan di atasnya.

Konstitusi dan UU telah memberi jaminan, namun aturan di daerah justru mendiskriminasi. Hal ini tak bisa dibiarkan, dan negara harus bertindak. Tak bisa ada dalam satu negara, ada aturan yang bertentangan dengan UUD. Itu seolah ada negara dalam negara.

Mendagri tak bisa lagi mencabut sendiri Perda  yang diskriminatif. MK membatalkan Pasal 251 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembatalan Perda oleh Mendagri sekitar April 2017. MK menyatakan Perda merupakan produk hukum yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) sehingga seharusnya dibatalkan MA melalui uji materi. Hal ini sesuai wewenang MA dalam Pasal 24 A UUD 1945.

Saat ini merupakan momentum tepat untuk meninjau dan mencabut Perda-Perda yang diskriminatif. Pemerintah sedang gencar memerkuat ideologi Pancasila, Perda diskriminatif tak boleh luput dari perhatian. Sebab, dapat dipastikan, Perda dimaksud bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, selain tentu melanggar prinsip negara hukum.

Menghapus Perda diskriminatif merupakan upaya pemerintah memadamkan paham radikalisme, ekstrimisme dan terorisme. Hal itu juga bagian tak terpisahkan dari langkah pemerintah membubarkan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Jika dibiarkan, kebangsaan kita akan koyak, dan ada pengkotak-kotakan daerah untuk agama tertentu.

MA perlu diperkuat agar mampu menangani gugatan atas Perda diskriminatif. Lembaga ini harus juga menangani gugatan kasasi dan peninjauan kembali perkara pidana yang begitu banyak. Akhir tahun lalu, MA masih memiliki tunggakan sedikitnya 3.000 perkara kasasi dan peninjauan kembali. Jadi harus ada prioritas khusus terhadap Perda bermasalah, sesuai putusan MK menyerahkannya ke MA.

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang ditugasi untuk meneliti jika masih ada Perda yang diskriminatif, diharapkan bergegas. Segera terbitkan rekomendasi pencabutannya kepada pemerintah. Keberagaman adalah kekuatan bangsa, jangan biarkan dikoyak-koyak oleh segelintir orang. (**)


Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Paradigma Baru Pengawasan Menurut PP Nomor 12 Tahun 2017
Touring Merdeka Honda Jalan Medan - Parapat Semarakkan Hari Kemerdekaan RI
Gandeng PMI, WAC Kirim Bantuan Tiga Ton Beras ke Pengungsi Sinabung
Temuan Bangkai Pesawat Tanpa Awak, Warga Garut Geger
Bea Cukai Sita Rokok Ilegal Bernilai Rp 2,7 Miliar
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU