Hotel Tapian Nauli
US XII
Home  / 
Menutup Celah Korupsi Dana Desa
Selasa, 8 Agustus 2017 | 13:11:56
Dana desa kembali mendapat sorotan publik. Ada kekhawatiran dana besar yang dialirkan ke desa tersebut akan menjadi ajang korupsi. Apalagi perangkat pengawasan yang ada masih sangat terbatas, sehingga masih ada peluang untuk menyalahgunakan anggaran tersebut.

Harus dipahami dalam tahap awal memang desa seperti kelabakan mendapat kucuran dana yang sangat besar. Selama ini yang hanya jutaan hingga puluhan juta, di era Presiden Jokowi melonjak menjadi ratusan juta hingga satu miliar. Perangkat desa terkesan dipaksa dan jalan sambil belajar, walau ada sistem pendampingan disediakan.

Penggunaannya telah ada ketentuannya dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Uang yang diterima pemerintah desa harus digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya pengembangan dan perbaikan infrastruktur, prasarana ekonomi dan pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan perempuan dan anak.

Setelah tiga tahun berjalan, ternyata masih ada yang bocor di sana sini. Sejak tahun pertama dana desa yang dikucurkan Rp 20 triliun, kemudian naik menjadi Rp 47 triliun pada tahun kedua, dan menjadi Rp 60 triliun pada tahun ketiga. Total dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp 127 triliun.

Laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). mengenai dana desa ada 362. Antara lain tentang pemotongan nominal anggaran, penggunaan tidak pada tempatnya, atau sogok. Sejak bergulirnya dana desa, perangkat desa langsung menduduki urutan nomor tiga tertinggi pelaku korupsi setelah pejabat pemerintah kabupaten dan kota.Meski jumlah tersebut tidak cukup banyak dibanding jumlah 74.954 desa.

Hasil kajian Indonesia Corruption Watch menunjukkan dalam tren penanganan kasus korupsi 2016, kasus penyimpangan dana desa mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kasus itu berada di urutan ketiga kasus yang paling banyak ditangani  aparat penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian. Dua kasus di atasnya adalah keuangan daerah dan dana pendidikan.

Paling tidak ada 48 kasus korupsi dana desa yang sudah masuk dalam tahap penyidikan di kepolisian dan kejaksaan. Kasus menyebar di 16 provinsi, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jumlah tersangka mencapai 61 orang. Kasus teranyar jaksa di Pamekasan tertangkap tangan oleh KPK, karena diduga menerima suap Rp 250 juta untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Kasus di Pamekasan memberi pelajaran, pihak yang bisa terkena korupsi dana desa bukan hanya perangkat desa saja. Merembet hingga ke Inspektur inspektorat, Kabag Administrasi Inspektorat, bupati hingga kepala kejaksaan negeri. Uang memang menggoda siapa saja, terutama yang memiliki kekuasaan dan kewenangan.

Penyaluran dan penggunaan dana desa seperti diatur dalam UU 6/2014 tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah (PP) 43/2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, perlu disempurnakan. Lalu pencegahan harus diperkuat dengan menutup celah korupsi dana desa. Kita berharap dana besar tersebut bisa membuat perubahan di desa menuju yang lebih baik.(**)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.HarianSIB.co
BERITA TERKAIT:
Pimpinan DPR Minta Calon Pemimpin Tak Hanya Kejar Popularitas
Novanto Layangkan Gugatan ke PTUN Soal Pencegahan ke Luar Negeri
Kayuh Sepeda Kuning, Jokowi Bagikan Sepeda Merah
Viral Video Siswa SD Hisap Vape, KPAI Minta Ortu Turun Tangan
Said Aqil Minta Pencatut Logo PBNU di Iklan Kondom untuk LGBT Ditangkap
KOMENTAR PEMBACA:


Tinggalkan Komentar

Nama*
Email*
Website
Komentar*

* Masukkan kode diatas!
BERITA TERBARU